Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penyisiran kembali Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyisiran diperlukan agar berbagai program untuk mengentasi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, seperti bantuan sosial, KJP Plus, KJS, Kartu Prakerja dan sebagainya bisa lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diinginkan.
Hal itu disampaikan Yani menangapi apa yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta yang menyatakan angka kemiskinan ekstrem di Jakarta pada 2022 mencapai 0,89% atau setara dengan 95.668 jiwa.
“Angka ini meningkat 0,29% dibanding 2021, ini perlu perhatian serius,” ungkap Yani, Selasa (14/2) dalam keterangan resmi.
Baca juga: Ketua DPRD Minta DKI Fokus Atasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
Yani menjelaskan, penduduk miskin ekstrem adalah warga yang pengeluaran per kapitanya di bawah Rp11.633 per hari atau sekitar Rp350 ribu per bulan.
Contohnya keluarga dengan 3 orang anak, dikatakan miskin ekstrem jika pendapatan keluarga kurang dari Rp1.750.000 per bulan.
Selain perlu dilakukan sinkronisasi data antara BPS dengan Pemprov DKI Jakarta, di sisi Pemprov sendiri perlu dilakukan kembali penyisiran DTKS ini untuk memastikan keluarga miskin eksrem ini masuk dalam DTKS terutama dalam tiga desil terbawah DTKS sehingga masuk dalam sasaran program pengentasan kemiskinan.
“Apalagi laporan BPS juga sudah menyebutkan beberapa ciri dari penduduk yang masuk kategorinya miskin ekstrem yaitu Kepala Rumah Tangga lulusan SMA dengan rata-rata usia 45,5 tahun,” kata Yani melanjutkan.
Politisi PKS ini menduga, pandemi yang berkepanjangan dan beberapa sektor ekonomi yang belum pulih dan menyebabkan angkaan kerja belum mendapat pekerjaan lagi mendorong peningkatan kemiskinan ekstrem ini.
Apalagi kenaikan harga barang yang tinggi juga menyebabkan daya beli penduduk semakin rendah. Oleh karena itu, dirinya meminta agar program-program diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli penduduk miskin ekstrem ini.
“Termasuk program Kartu Prakerja harus mampu menyasar kelompok penduduk ini,” kata Yani yang duduk di Komisi B DPRD DKI Jakarta.
Yani juga meminta, anggaran untuk program kemiskinan agar digunakan lebih tepat dan berdampak langsung pada upaya peningkatan pendapatan keluarga miskin.
“Fraksi PKS meminta agar angaran tersebut tidak justru dihabiskan untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung untuk pengentasan kemiskinan seperti habis untuk rapat-rapat, seminar dan sebagainya seperti yang sudah seperti yang diungkapkan Menteri PAN-RB,” pungkasnya. (OL-1)
Mantan manajer Manchester United Alex Ferguson menggandeng striker Setan Merah Marcus Rashford dalam memerangi kemiskinan yang dihadapi anak-anak di Inggris.
Manajer berusia 47 tahun itu menyumbangkan dana pribadinya untuk kampanye Feed Our Pack dari The Wolves Foundation Feed Our
BERDASARKAN rilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin pada September 2019 turun menjadi 24,79 juta orang atau secara persentase tingkat kemiskinan absolut secara nasional
Ayep-Bobby juga keliling Kota Sukabumi di 90 titik dan berusaha menghadirkan solusi untuk berbagai masalah yang ada.
Jawa Timur jadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak.
Suharti menyebut Kalibaru dipilih berdasarkan kompleksitas permasalahan yang ada.
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved