Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penyisiran kembali Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyisiran diperlukan agar berbagai program untuk mengentasi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, seperti bantuan sosial, KJP Plus, KJS, Kartu Prakerja dan sebagainya bisa lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diinginkan.
Hal itu disampaikan Yani menangapi apa yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta yang menyatakan angka kemiskinan ekstrem di Jakarta pada 2022 mencapai 0,89% atau setara dengan 95.668 jiwa.
“Angka ini meningkat 0,29% dibanding 2021, ini perlu perhatian serius,” ungkap Yani, Selasa (14/2) dalam keterangan resmi.
Baca juga: Ketua DPRD Minta DKI Fokus Atasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
Yani menjelaskan, penduduk miskin ekstrem adalah warga yang pengeluaran per kapitanya di bawah Rp11.633 per hari atau sekitar Rp350 ribu per bulan.
Contohnya keluarga dengan 3 orang anak, dikatakan miskin ekstrem jika pendapatan keluarga kurang dari Rp1.750.000 per bulan.
Selain perlu dilakukan sinkronisasi data antara BPS dengan Pemprov DKI Jakarta, di sisi Pemprov sendiri perlu dilakukan kembali penyisiran DTKS ini untuk memastikan keluarga miskin eksrem ini masuk dalam DTKS terutama dalam tiga desil terbawah DTKS sehingga masuk dalam sasaran program pengentasan kemiskinan.
“Apalagi laporan BPS juga sudah menyebutkan beberapa ciri dari penduduk yang masuk kategorinya miskin ekstrem yaitu Kepala Rumah Tangga lulusan SMA dengan rata-rata usia 45,5 tahun,” kata Yani melanjutkan.
Politisi PKS ini menduga, pandemi yang berkepanjangan dan beberapa sektor ekonomi yang belum pulih dan menyebabkan angkaan kerja belum mendapat pekerjaan lagi mendorong peningkatan kemiskinan ekstrem ini.
Apalagi kenaikan harga barang yang tinggi juga menyebabkan daya beli penduduk semakin rendah. Oleh karena itu, dirinya meminta agar program-program diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli penduduk miskin ekstrem ini.
“Termasuk program Kartu Prakerja harus mampu menyasar kelompok penduduk ini,” kata Yani yang duduk di Komisi B DPRD DKI Jakarta.
Yani juga meminta, anggaran untuk program kemiskinan agar digunakan lebih tepat dan berdampak langsung pada upaya peningkatan pendapatan keluarga miskin.
“Fraksi PKS meminta agar angaran tersebut tidak justru dihabiskan untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung untuk pengentasan kemiskinan seperti habis untuk rapat-rapat, seminar dan sebagainya seperti yang sudah seperti yang diungkapkan Menteri PAN-RB,” pungkasnya. (OL-1)
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Koperasi merupakan institusi modern yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved