Kemiskinan Ekstrem di DKI Naik, PKS Duga Karena Pandemi

KETUA Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penyisiran kembali Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyisiran diperlukan agar berbagai program untuk mengentasi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, seperti bantuan sosial, KJP Plus, KJS, Kartu Prakerja dan sebagainya bisa lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Hal itu disampaikan Yani menangapi apa yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta yang menyatakan angka kemiskinan ekstrem di Jakarta pada 2022 mencapai 0,89% atau setara dengan 95.668 jiwa.

“Angka ini meningkat 0,29% dibanding 2021, ini perlu perhatian serius,” ungkap Yani, Selasa (14/2) dalam keterangan resmi.

Baca juga: Ketua DPRD Minta DKI Fokus Atasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Yani menjelaskan, penduduk miskin ekstrem adalah warga yang pengeluaran per kapitanya di bawah Rp11.633 per hari atau sekitar Rp350 ribu per bulan. 

Contohnya keluarga dengan 3 orang anak, dikatakan miskin ekstrem jika pendapatan keluarga kurang dari Rp1.750.000 per bulan.

Selain perlu dilakukan sinkronisasi data antara BPS dengan Pemprov DKI Jakarta, di sisi Pemprov sendiri perlu dilakukan kembali penyisiran DTKS ini untuk memastikan keluarga miskin eksrem ini masuk dalam DTKS terutama dalam tiga desil terbawah DTKS sehingga masuk dalam sasaran program pengentasan kemiskinan.

“Apalagi laporan BPS juga sudah menyebutkan beberapa ciri dari penduduk yang masuk kategorinya miskin ekstrem yaitu Kepala Rumah Tangga lulusan SMA dengan rata-rata usia 45,5 tahun,” kata Yani melanjutkan.

Politisi PKS ini menduga, pandemi yang berkepanjangan dan beberapa sektor ekonomi yang belum pulih dan menyebabkan angkaan kerja belum mendapat pekerjaan lagi mendorong peningkatan kemiskinan ekstrem ini.

Apalagi kenaikan harga barang yang tinggi juga menyebabkan daya beli penduduk semakin rendah. Oleh karena itu, dirinya meminta agar program-program diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli penduduk miskin ekstrem ini.

“Termasuk program Kartu Prakerja harus mampu menyasar kelompok penduduk ini,” kata Yani yang duduk di Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Yani juga meminta, anggaran untuk program kemiskinan agar digunakan lebih tepat dan berdampak langsung pada upaya peningkatan pendapatan keluarga miskin.

“Fraksi PKS meminta agar angaran tersebut tidak justru dihabiskan untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung untuk pengentasan kemiskinan seperti habis untuk rapat-rapat, seminar dan sebagainya seperti yang sudah seperti yang diungkapkan Menteri PAN-RB,” pungkasnya. (OL-1)