Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI Jakarta fokus untuk mengatasi berbagai permasalahan termasuk kemiskinan ekstrem dan 'stunting'. Ia meminta agar ada alokasi anggaran guna mengatasi dua permasalahan ini.
Di samping itu, ia meminta agar jajaran Pemprov DKI turun ke lapangan untuk mengatasi 'stunting' dan kemiskinan ekstrem.
"Untuk Pemprov DKI dia fokus anggaran itu fokus di cek setiap wilayah kotanya dimana wilayah yang berbasis padatlah. Apalagi di 1km Istana itu kan masih ada daerah kumuh, diceklah semua perangkat pemerintah daerah harus bergerak," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Selasa (14/2).
Baca juga: Disdukcapil: 50 Persen Pendatang di DKI Jakarta Tak Punya Keterampilan
Ia pun prihatin 'stunting' dan bayi kurang gizi masih terjadi di Ibukota yang notabene dekat dari Istana. Pengentasan 'stunting' dan kemiskinan ekstrem ini juga harus dilakukan berbasis data agar tepat sasaran.
"Nah, itu dia, kita kan harus by data. Apakah ini betul-betul datannya betul? Apakah ini data yang beredar sekarang ini betul? Kan kita sebagai pemerintah harus turun. diperdalamlah tadi oleh narasumber jadi," tegasnya. (Put/OL-09)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum menunjukkan efektivitas dalam menurunkan angka stunting.
MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji memaparkan ada 4 tantangan untuk menurunkan stunting saat ini.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mengampanyekan zero new stunting.
Menurut Dikdik, inisiatif semacam ini merupakan bagian penting dari strategi pencegahan stunting yang harus dimulai sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun pertama anak.
Menteri sebelumnya dijadwalkan menyaksikan proses distribusi Makan Bergizi Geratis (MBG) di Posyandu Lamahora Barat II, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.
Penyerahan bantuan dilakukan bersama Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dan Bupati Rote Ndao Paulus Henuk.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved