Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEKRETARIS Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengapresiasi ketegasan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menyatakan Pemprov DKI tidak terlibat secara langsung terkait Ajang Formula E dan dipastikan pelaksanaannya tidak lagi menggunakan APBD Jakarta.
"Saya sangat setuju dengan statement Pak Heru. Sudahlah, Pemprov DKI Jakarta jangan terbebani urusan Formula E lagi, serahkan sepenuhnya ke swasta," ucap Aditya dalam keterangan resmi, Rabu (18/1).
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu juga meminta Pj Gubernur dan Pemprov fokus pada hal-hal prioritas yang sangat dibutuhkan warga DKI.
Baca juga: Bamsoet Pastikan Formula E akan Digelar dengan Dana Swasta
"Banyak yang lebih penting yang harus dikerjakan seperti penanggulangan banjir, kemacetan, dan penataan wilayah. Kasihan warga DKI kalau Gubenurnya dipaksa ngurusin Formula E saja," tegasnya.
William juga meminta agar pelaksanaan Formula E dilakukan secara Business to business. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai penyelenggara, sambung William, harusnya bisa mandiri mencari sponsor untuk ajang balap mobil listrik tersebut. (OL-1)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
Musrenban) untuk APBD 2025 Kota Bogor, tingkat Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, digelar di Gedung Kelurahan Bondongan, Senin (4/12).
Seorang caleg menutup jalan secara permanen setelah gagal melaju ke DPRD pada Pemilu 2024.
PKS menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD Kota Cimahi dengan meloloskan sembilan kader.
Dalam prakiraan indeks kualitas udara (AQI) kota Bandung, dari Rabu (15/5) sampai Jumat (17/5), tingkat polusinya tidak sehat.
Komposisi calon anggota dewan yang terpilih masih didominasi wajah lama dengan perbandingan 27 orang anggota DPRD periode 2019-2024 dan sisanya 23 orang merupakan wajah-wajah baru.
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved