Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SEKRETARIS Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengapresiasi ketegasan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menyatakan Pemprov DKI tidak terlibat secara langsung terkait Ajang Formula E dan dipastikan pelaksanaannya tidak lagi menggunakan APBD Jakarta.
"Saya sangat setuju dengan statement Pak Heru. Sudahlah, Pemprov DKI Jakarta jangan terbebani urusan Formula E lagi, serahkan sepenuhnya ke swasta," ucap Aditya dalam keterangan resmi, Rabu (18/1).
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu juga meminta Pj Gubernur dan Pemprov fokus pada hal-hal prioritas yang sangat dibutuhkan warga DKI.
Baca juga: Bamsoet Pastikan Formula E akan Digelar dengan Dana Swasta
"Banyak yang lebih penting yang harus dikerjakan seperti penanggulangan banjir, kemacetan, dan penataan wilayah. Kasihan warga DKI kalau Gubenurnya dipaksa ngurusin Formula E saja," tegasnya.
William juga meminta agar pelaksanaan Formula E dilakukan secara Business to business. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai penyelenggara, sambung William, harusnya bisa mandiri mencari sponsor untuk ajang balap mobil listrik tersebut. (OL-1)
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Perlu adanya gerakan masif terkait bahaya merokok di ruang publik. DPRD akan mendorong kampanye bersama lintas sektor.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved