Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Demokrat DKI Jakarta, Yunus Adhi Prabowo, menilai, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang terhadap terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz tidak adil.
Menurut Yunus, putusan itu tidak dapat diterima pihak korban, karena perlu putusan itu mencerminkan rasa keadilan yang timbul di tengah-tengah masyarakat.
Dia menambahkan, dalam Pasal 28 (1) UU ITE menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan bisa mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling besar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
"Di situ ada frasa kerugian konsumen, tugas pengadilan justru memulihkan kerugian konsumen yang dimaksud. Maka jika hasil harta kekayaan Indra Kenz dipandang hasil TPPU, yang boleh dirampas adalah sisa yang telah digunakan untuk memulihkan kerugian konsumen," ujar Yunus Adhi Prabowo dalam keterangan pers, di Jakarta, Senin (21/11).
Sehingga, lanjutnya, putusan majelis hakim yang menyita aset Indra Kenz disita oleh negara tidak tepat. Sebab, negara tidak dirugikan apapun atas kasus tersebut. Berbeda halnya dengan kasus korupsi atau terorisme.
"Kalau itu dirampas negara, apa kerugian negara? Negara tidak dirugikan sama sekali berbeda dengan kejahatan korupsi, terorisme ataupun permainan judi yang benar- benar orang tahu itu judi. Kalau ini bukan uang negara, ini uang orang yang notabenenya terbujuk berita menyesatkan yaitu investasi trading dalam hal putusan ini prinsip keadilan benar benar dilanggar," kata Yunus yang juga Sekjen Himpunan Advokat Muda Indonesia itu.
Yunus menegaskan, majelis hakim seharusnya menyertakan Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 2 jika menilai perbuatan Indra Kenz termasuk perjudian digital illegal sehingga asetnya harus disita negara.
Itupun, katanya, majelis hakim harus menyertakan bukti-bukti yang meyakini bahwa bukti itu benar-benar ditawarkan judi dan bermuatan judi, bukan investasi trading.
"Namun dalam hal ini muatannya, berita bohong sebagaimana 45 A ayat (1) jo Pasal 28 (1) UU ITE, bukan perjudiannya artinya Indra Kenz yang menyesatkan korban yang mana korban menganggap tidak judi tapi faktanya ditipu, karena itu dianggap berjudi, jaksa benar meminta agar aset diserahkan ke paguyuban, itu sudah benar kalau konstruksinya pakai Pasal 45 A ayat 1, hasil TPPU harus dikembalikan pada korban," lanjutnya.
Dalam kasus ini, jelasnya, negara harus hadir dalam menegakkan hukum yang tegak lurus kepada korban untuk memberantas kejahatan digital.
Solusinya, ujar Yunus, hakim pidana menyerahkan aset dalam perkara tesebut kepada kurator untuk membaginya.
"Jadi mekanismenya pidana dan PKPU berjalan beriringan, sebagaimana pasal 98 KUHAP sehingga bisa dibagi kepada para korban atau seharusnya harta aset yang disita dengan dasar Pasal TPPU dikembalikan kepada korban. Mekanisme pengembalian aset korban akan diatur sebagaimana putusan dari majelis hakim dan dilaksanakan jaksa eksekutor yang akan membagi sesuai dengan hasil putusan," ujarnya.
Berkaitan dengan solusi gugatan perdata untuk pelaku Indra Kenz, Yunus mempertanyakan gugatan itu untuk apa. Sebab, aset Indra Kenz sudah diputuskan dirampas negara.
"Jadi, ini harus jadi perhatian Mahkamah Agung (MA) dan DPR RI yang dijadikan acuan menjadi putusan hakim untuk menyelesaikan pola- pola permasalahan yang sama belum lagi kasus Robot Trading masih dalam proses hukum," ungkap Yunus.
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz selama 10 tahun penjara dan denda senilai Rp5 miliar subsider 10 bulan penjara serta aset Indra Kenz disita negara.
Putusan ini lebih rendah dari tuntutan di mana JPU menuntut hukuman untuk crazy rich Medan itu dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara dan denda senilai Rp10 miliar subsider 12 bulan kurungan. Indra kenz dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 (1) UU ITE dan Pasal 3 TPPU. (OL-13)
Baca Juga: Indra Kenz Resmi Ditetapkan sebagai Tersangka
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kadernya untuk bergerak membuat program kreatif demi memperkuat dan memajukan UMKM.
Kualitas udara Jakarta tercatat berada pada urutan kedua sebagai kota paling berpolusi di Indonesia, setelah Tangerang Selatan, Banten dengan poin 191.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana membongkar tiang monorel Jakarta Namun, tiang itu tak kunjung dibongkar
Sembilan Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Barat dan Jakarta Utara masih terendam banjir hingga Rabu (9/7) pagi. Ketinggian air bervairasi, mulai 30 centimeter (cm) hingga satu meter.
Sebanyak 35 rukun tetangga (RT) di DKI Jakarta masih dilanda banjir hingga Selasa (8/7) pukul 05.00 WIB. Banjir Jakarta terjadi karena hujan yang intens dan pasang air laut maksimum sejak Senin.
Pendaftaran peserta telah dibuka sejak Kamis (5/6) dan akan berakhir pada Jumat (4/7). Lalu peserta hadir audisi offline pada Sabtu (5/7).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga pukul 06.00 WIB, sebanyak 109 rukun tetangga (RT) di Jakarta masih baniir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved