Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEPALA Bagian Hukum Pemkot Jakarta Pusat, Ani Suryani mengatakan, Wanda Hamidah, tidak lagi memiliki Surat Izin Pemghunian (SIP) atas rumah yang ia huni di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
Pasalnya, menurut Ani, Wanda hanya memiliki SIP atas lahan dan bangunan yang telah habis masa berlaku pada 2012 silam.
Adapun saat ini, rumah yang menjadi polemik tersebut ternyata aset milik dari Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno.
"2010 itu Pak Japto membeli ini dari awalnya yang punya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)," kata Ani kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (13/10).
Menurut Ani, lahan tersebut sejak awal memang sebenarnya selalu dibayarkan kepada Pemda meski tidak diserap dalam anggaran.
Baca juga: Rumahnya Dieksekusi, Wanda Hamidah Minta Perlindungan Jokowi
Kendati demikian, kepemilikan lahan itu akan diserahkan kepada yang berhak apabila ada kepemilikan resmi.
"Bukan aset pemda juga, tadinya ada HGB sampai 1990 habisnya, pada saat HGB tidak diperpanjang itu kembali jadi tanah negara," tuturnya.
Ani meluruskan, adapun properti tersebut sudah dibeli oleh Japto pada 2012, sehingga kepemilikan dan bangunan dinyatakan milik Japto. Pada tahun itu pula, lanjut Ani, kepemilikan telah berganti.
"Pemegang SIP ini sudah tidak diizinkan lagi (tinggal)," ucapnya.
Upaya mediasi telah dilakukan sejak kepemilikan sudah berpindah ke tangan Japto. Namun, selama 10 tahun berjalan, penghuni saat ini, Wanda Hamidah, disebutnya tidak berkenan bekerja sama.
Sebelumnya, ramai di media sosial rumah artis senior Wanda Hamidah disebut dipaksa dikosongkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.
Aksi pengosongan paksa tersebut disampaikan langsung oleh Wanda melalui akun Instagram pribadinya. (OL-16)
Polres Metro Jakarta Pusat menangkap tujuh remaja yang diduga hendak tawuran di dua lokasi berbeda, yaitu di Kecamatan Senen dan Kemayoran dengan menyita sejumlah barang bukti.
Aksi pungli tersebut terjadi pada Kamis (24/7) sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan Jalan MH Thamrin.
Hutama Karya bersama PT Bumi Karsa merampungkan pembangunan enam sekolah negeri di Jakarta Pusat untuk tahun ajaran 2025/2026.
SEORANG perempuan diduga menjadi korban penjambretan di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kejadian itu pun terekam oleh kamera seseorang dan beredar di media sosial.
SEORANG WNA Tiongkok mengambil alih mobil milik polisi saat petugas sedang menangani mobil WNA tersebut yang terlibat kecelakaan di Jakarta Pusat (Jakpus).
Pergantian nama ini menjadi komitmen perusahaan untuk merevitalisasi kawasan niaga bersejarah melalui pendekatan modern dan adaptif.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Sebagian besar JPO di ibu kota saat ini sudah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) yang dikelola Dinas Bina Marga serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung segera membuka rekrutmen Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keselamatan.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan Jakarta dan Amerika sepakat menjalin kerja sama di tiga sektor. Masing-masing yakni sektor pangan, transportasi dan pendidikan
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved