Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta pemerintah untuk meninjau ulang jam operasional truk besar, menyusul kecelakaan truk trailer yang menelan 10 korban jiwa di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (31/8).
Gus Muhaimin mengusulkan agar pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan pihak terkait lainnya, membatasi jam operasional
truk besar. Menurut dia, jam operasional truk besar sebaiknya diberlakukan saat aktivitas warga sepi.
"Segera mengevaluasi jam operasional truk besar, terutama di kawasan padat. Coba, misalnya jam operasional diatur malam, mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB," kata Gus Muhaimin seperti dilansir Antara di Jakarta, Rabu.
Selain meminta agar pemerintah mempertimbangkan ulang terkait jam operasional truk besar, ia mengimbau agar dilakukan pengecekan kondisi truk secara berkala.
Dia menyatakan bahwa insiden kecelakaan yang merenggut 10 nyawa akibat truk besar bukan kali ini saja terjadi. Seharusnya kejadian-kejadian itu, kata Muhaimin, bisa menjadi peringatan bagi semua pihak.
Baca juga: Polisi Amankan Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Maut di Bekasi
"Ingatan kita tentu belum kering saat kecelakaan yang melibatkan truk besar di Balikpapan, lalu di Cibubur, ini kejadian lagi di Bekasi.
Banyak nyawa nggak berdosa melayang, lho. Ini tentu warning untuk kita semua, pemerintah, pemilik truk, dan para sopir," ujarnya.
Ia menyatakan keprihatinannya dan turut berbela sungkawa atas peristiwa kecelakaan truk besar yang menabrak tiang telekomunikasi dan menelan korban jiwa murid sekolah dasar (SD) di Bekasi itu.
"Sungguh sangat prihatin, kita turut berduka dengan kecelakaan yang merenggut nyawa warga, termasuk anak-anak SD. Kita doakan seluruh korban husnul khatimah," kata Muhaimin.
Sebelumnya, kecelakaan maut terjadi di Jalan Sultan Agung, Kranji, Kota Bekasi, Rabu siang. Sebuah truk trailer menabrak halte di delan SDN Kota Baru II dan III Bekasi Barat yang menyebabkan tiang telekomunikasi roboh kemudian menimpa orang dan kendaraan di bawahnya.
Kecelakaan maut itu mengakibatkan 20 orang luka-luka. Sedangkan korban meninggal dunia 10 orang, empat di antaranya murid SD. Seluruh
korban dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi dan RS Ananda. (Ant/OL-16)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
MENKO PM Muhaimin Iskandar memastikan sebanyak 106 ribu peserta data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang merupakan pasien katastropik sudah aktif kembali.
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data PBI JKN.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved