Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta pemerintah untuk meninjau ulang jam operasional truk besar, menyusul kecelakaan truk trailer yang menelan 10 korban jiwa di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (31/8).
Gus Muhaimin mengusulkan agar pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan pihak terkait lainnya, membatasi jam operasional
truk besar. Menurut dia, jam operasional truk besar sebaiknya diberlakukan saat aktivitas warga sepi.
"Segera mengevaluasi jam operasional truk besar, terutama di kawasan padat. Coba, misalnya jam operasional diatur malam, mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB," kata Gus Muhaimin seperti dilansir Antara di Jakarta, Rabu.
Selain meminta agar pemerintah mempertimbangkan ulang terkait jam operasional truk besar, ia mengimbau agar dilakukan pengecekan kondisi truk secara berkala.
Dia menyatakan bahwa insiden kecelakaan yang merenggut 10 nyawa akibat truk besar bukan kali ini saja terjadi. Seharusnya kejadian-kejadian itu, kata Muhaimin, bisa menjadi peringatan bagi semua pihak.
Baca juga: Polisi Amankan Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Maut di Bekasi
"Ingatan kita tentu belum kering saat kecelakaan yang melibatkan truk besar di Balikpapan, lalu di Cibubur, ini kejadian lagi di Bekasi.
Banyak nyawa nggak berdosa melayang, lho. Ini tentu warning untuk kita semua, pemerintah, pemilik truk, dan para sopir," ujarnya.
Ia menyatakan keprihatinannya dan turut berbela sungkawa atas peristiwa kecelakaan truk besar yang menabrak tiang telekomunikasi dan menelan korban jiwa murid sekolah dasar (SD) di Bekasi itu.
"Sungguh sangat prihatin, kita turut berduka dengan kecelakaan yang merenggut nyawa warga, termasuk anak-anak SD. Kita doakan seluruh korban husnul khatimah," kata Muhaimin.
Sebelumnya, kecelakaan maut terjadi di Jalan Sultan Agung, Kranji, Kota Bekasi, Rabu siang. Sebuah truk trailer menabrak halte di delan SDN Kota Baru II dan III Bekasi Barat yang menyebabkan tiang telekomunikasi roboh kemudian menimpa orang dan kendaraan di bawahnya.
Kecelakaan maut itu mengakibatkan 20 orang luka-luka. Sedangkan korban meninggal dunia 10 orang, empat di antaranya murid SD. Seluruh
korban dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi dan RS Ananda. (Ant/OL-16)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Mengenai usulan Pilkada tak langsung, Sekjen Partai Golkar menilai bahwa keterlibatan representasi masyarakat daerah harus tetap ada.
Tom Lembong divonis hukuman penjara selama 4,5 tahun serta denda sebesar Rp750 juta
Masyarakat Miskin Tercoret dari PBI JKN Bisa Ajukan Reaktivas
Cak Imin menyatakan 100 Sekolah Rakyat rintisan yang memanfaatkan aset bangunan milik negara telah siap beroperasi dan diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved