Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD Kota Depok berencana membentuk tim investigasi sehubungan dengan penemuan beras bantuan Presiden (Banpres) yang terkubur dan membusuk di lahan kosong Jalan Tugu Jaya, Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukma Jaya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok Babai Suhaimi mengatakan pihaknya akan berupaya mengungkap kasus temuan beras banpres yang terkubur itu. Apakah beras itu buat masyarakat Kota Depok atau sebaliknya.
"Investigasi perlu agar tidak timbul spekulasi di masyarakat, " ucap Babai, Rabu (3/8).
Baca juga : Ramai soal Kuburan Bansos, Hotman Paris Ancam Polisikan Rudi Samin
Diharapkan tim bentukan DPRD itu dapat menemui titik terang kasus tersebut. Karena belakangan ini banyak anggapan bahwa beras banpres tersebut diperuntukkan bagi warga Kota Depok.
“Kita akan membentuk tim investigasi biar terang kasusnya,” katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok itu menegaskan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menjelaskan pada masyarakat agar tidak terjadi mispersepsi.
Baca juga : Beras Bansos yang Ditimbun di Depok Capai 3,4 Ton
Dengan demikian, sambungnya, kasus tersebut akan jelas diketahui masyarakat bahwa beras banpres tersebut memang bukan untuk warga Kota Depok dan (Pemkot) pun tidak disalahkan masyarakat.
“Saya akan meminta Pemkot bisa menjelaskan masalah ini sebab jangan sampai nanti masayarakat Kota Depok khususnya yang tidak mampu menyalahkan Pemkot karena dikira ada kaitan dengan Kota Depok,” tegasnya.
Menurut Babai, penjelasan terbuka pada masyarakat sangat diperlukan. Tujuannya agar masyarakat tahu kebenaran perihal peruntukkan beras banpres tersebut.
Baca juga : Pemerintah Klaim tidak Ada Kerugian dalam Kasus Beras Bansos yang Dikubur di Depok
“Tentu kita akan memanggil pemerintah daerah melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok untuk kita bicarakan hal ini dan kita bicarakan dengan jajaran Polres dan Kodim Kota Depok untuk duduk bareng menjelaskan pada masyarakat bahwa barang yang ditimbun oleh PT JNE itu bukan untuk warga Kota Depok tapi untuk masyarakat luar Kota Depok,” ungkapnya.
Ketua Fraksi PKB-PSI Kota Depok itu menambahkan, pihaknya sangat mendukung terungkapnya kasus ini.
Dikatakannya lagi, temuan beras bansos tersebut dirasa sangat menyakiti hati rakyat terutama yang terdampak covid-19.
Baca juga : ICW Duga Timbunan Bansos di Depok Terkait Korupsi Juliari
“Ini sangat menyakiti masyarakat Indonesia bukan hanya Kota Depok. Di tengah masyarakat menderita sulit mendapatkan ekonomi, keuangan dan sembako karena engga punya uang akibat dari virus korona dimana mereka makan juga harus diperhatikan. Negara hadir disana dengan memberikan bansos tersebut, tapi ada lembaga yang menghilangkan yang mungkin dengan sengaja atau tidak. Tapi ini sangat menyakiti masyarakat Indonesia khususnya yang tidak mampu dan membutuhkan," paparnya.
Babai mengaku sangat kaget dan tidak menyayangkan dengan adanya temuan tersebut. Sebab menurutnya, beras banpres seharusnya bisa sampai ke masyarakat tidak mampu yang terkena imbas covid-19.
Sebagai wakil rakyat, Babai pun mendesak kasusnya diusut tuntas.
“Harus diusut sampai ditemukan siapa pelakunya, apa motifnya sehingga yamasyarakat jelas. Karena saat itu banpres sangat dibutuhkan masyarakat, lalu kenapa terjadi seperti itu (pemendaman),” pungkas Babai. (OL-1)
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Melubernya sampah ke jalan tersebut terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Sebagian wilayah Condet, Jakarta sudah kebanjiran, Jumat (30/1).
Kondisi ini memaksa pengendara untuk ekstra waspada dan menurunkan kecepatan secara drastis guna menghindari kecelakaan.
Jarak struktur bangunan yang tidak terlalu menempel pada lereng menjadi faktor kunci minimnya dampak fatal.
Pemerintah Kota Depok turut mengeluarkan peringatan dini bagi warga, terutama bagi mereka yang bermukim di daerah dengan topografi perbukitan atau dekat aliran sungai.
Langkah ini diambil untuk menekan intensitas hujan di daratan dengan cara menebar garam di awan-awan hujan sebelum memasuki wilayah pemukiman padat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved