Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD Kota Depok berencana membentuk tim investigasi sehubungan dengan penemuan beras bantuan Presiden (Banpres) yang terkubur dan membusuk di lahan kosong Jalan Tugu Jaya, Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukma Jaya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok Babai Suhaimi mengatakan pihaknya akan berupaya mengungkap kasus temuan beras banpres yang terkubur itu. Apakah beras itu buat masyarakat Kota Depok atau sebaliknya.
"Investigasi perlu agar tidak timbul spekulasi di masyarakat, " ucap Babai, Rabu (3/8).
Baca juga : Ramai soal Kuburan Bansos, Hotman Paris Ancam Polisikan Rudi Samin
Diharapkan tim bentukan DPRD itu dapat menemui titik terang kasus tersebut. Karena belakangan ini banyak anggapan bahwa beras banpres tersebut diperuntukkan bagi warga Kota Depok.
“Kita akan membentuk tim investigasi biar terang kasusnya,” katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok itu menegaskan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menjelaskan pada masyarakat agar tidak terjadi mispersepsi.
Baca juga : Beras Bansos yang Ditimbun di Depok Capai 3,4 Ton
Dengan demikian, sambungnya, kasus tersebut akan jelas diketahui masyarakat bahwa beras banpres tersebut memang bukan untuk warga Kota Depok dan (Pemkot) pun tidak disalahkan masyarakat.
“Saya akan meminta Pemkot bisa menjelaskan masalah ini sebab jangan sampai nanti masayarakat Kota Depok khususnya yang tidak mampu menyalahkan Pemkot karena dikira ada kaitan dengan Kota Depok,” tegasnya.
Menurut Babai, penjelasan terbuka pada masyarakat sangat diperlukan. Tujuannya agar masyarakat tahu kebenaran perihal peruntukkan beras banpres tersebut.
Baca juga : Pemerintah Klaim tidak Ada Kerugian dalam Kasus Beras Bansos yang Dikubur di Depok
“Tentu kita akan memanggil pemerintah daerah melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok untuk kita bicarakan hal ini dan kita bicarakan dengan jajaran Polres dan Kodim Kota Depok untuk duduk bareng menjelaskan pada masyarakat bahwa barang yang ditimbun oleh PT JNE itu bukan untuk warga Kota Depok tapi untuk masyarakat luar Kota Depok,” ungkapnya.
Ketua Fraksi PKB-PSI Kota Depok itu menambahkan, pihaknya sangat mendukung terungkapnya kasus ini.
Dikatakannya lagi, temuan beras bansos tersebut dirasa sangat menyakiti hati rakyat terutama yang terdampak covid-19.
Baca juga : ICW Duga Timbunan Bansos di Depok Terkait Korupsi Juliari
“Ini sangat menyakiti masyarakat Indonesia bukan hanya Kota Depok. Di tengah masyarakat menderita sulit mendapatkan ekonomi, keuangan dan sembako karena engga punya uang akibat dari virus korona dimana mereka makan juga harus diperhatikan. Negara hadir disana dengan memberikan bansos tersebut, tapi ada lembaga yang menghilangkan yang mungkin dengan sengaja atau tidak. Tapi ini sangat menyakiti masyarakat Indonesia khususnya yang tidak mampu dan membutuhkan," paparnya.
Babai mengaku sangat kaget dan tidak menyayangkan dengan adanya temuan tersebut. Sebab menurutnya, beras banpres seharusnya bisa sampai ke masyarakat tidak mampu yang terkena imbas covid-19.
Sebagai wakil rakyat, Babai pun mendesak kasusnya diusut tuntas.
“Harus diusut sampai ditemukan siapa pelakunya, apa motifnya sehingga yamasyarakat jelas. Karena saat itu banpres sangat dibutuhkan masyarakat, lalu kenapa terjadi seperti itu (pemendaman),” pungkas Babai. (OL-1)
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler pada triwulan pertama 2026 terus berjalan.
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Selain menangkap tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan praktik uang palsu
Disnaker Kota Depok membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk memastikan hak pekerja terpenuhi selama Lebaran 2026.
Pemda mengakui adanya kendala pengangkutan akibat daya tampung TPA yang sudah tidak memadai.
Kepala Dinkes Depok Devi Maryori menekankan pencegahan campak melalui pemantauan, imunisasi, dan edukasi kesehatan masyarakat.
CEO Sagha Group Hanta Yuda Rasyid menyalurkan 15.000 santunan bagi dhuafa, ojek online, disabilitas, hingga pekerja informal di Jabodetabek selama Ramadan 1447.
INTENSITAS bencana tanah longsor akibat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi di Kota Depok, Jawa Barat per Februari 2026 meningkat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved