Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
DPRD Kota Depok berencana membentuk tim investigasi sehubungan dengan penemuan beras bantuan Presiden (Banpres) yang terkubur dan membusuk di lahan kosong Jalan Tugu Jaya, Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukma Jaya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok Babai Suhaimi mengatakan pihaknya akan berupaya mengungkap kasus temuan beras banpres yang terkubur itu. Apakah beras itu buat masyarakat Kota Depok atau sebaliknya.
"Investigasi perlu agar tidak timbul spekulasi di masyarakat, " ucap Babai, Rabu (3/8).
Baca juga : Ramai soal Kuburan Bansos, Hotman Paris Ancam Polisikan Rudi Samin
Diharapkan tim bentukan DPRD itu dapat menemui titik terang kasus tersebut. Karena belakangan ini banyak anggapan bahwa beras banpres tersebut diperuntukkan bagi warga Kota Depok.
“Kita akan membentuk tim investigasi biar terang kasusnya,” katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok itu menegaskan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menjelaskan pada masyarakat agar tidak terjadi mispersepsi.
Baca juga : Beras Bansos yang Ditimbun di Depok Capai 3,4 Ton
Dengan demikian, sambungnya, kasus tersebut akan jelas diketahui masyarakat bahwa beras banpres tersebut memang bukan untuk warga Kota Depok dan (Pemkot) pun tidak disalahkan masyarakat.
“Saya akan meminta Pemkot bisa menjelaskan masalah ini sebab jangan sampai nanti masayarakat Kota Depok khususnya yang tidak mampu menyalahkan Pemkot karena dikira ada kaitan dengan Kota Depok,” tegasnya.
Menurut Babai, penjelasan terbuka pada masyarakat sangat diperlukan. Tujuannya agar masyarakat tahu kebenaran perihal peruntukkan beras banpres tersebut.
Baca juga : Pemerintah Klaim tidak Ada Kerugian dalam Kasus Beras Bansos yang Dikubur di Depok
“Tentu kita akan memanggil pemerintah daerah melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok untuk kita bicarakan hal ini dan kita bicarakan dengan jajaran Polres dan Kodim Kota Depok untuk duduk bareng menjelaskan pada masyarakat bahwa barang yang ditimbun oleh PT JNE itu bukan untuk warga Kota Depok tapi untuk masyarakat luar Kota Depok,” ungkapnya.
Ketua Fraksi PKB-PSI Kota Depok itu menambahkan, pihaknya sangat mendukung terungkapnya kasus ini.
Dikatakannya lagi, temuan beras bansos tersebut dirasa sangat menyakiti hati rakyat terutama yang terdampak covid-19.
Baca juga : ICW Duga Timbunan Bansos di Depok Terkait Korupsi Juliari
“Ini sangat menyakiti masyarakat Indonesia bukan hanya Kota Depok. Di tengah masyarakat menderita sulit mendapatkan ekonomi, keuangan dan sembako karena engga punya uang akibat dari virus korona dimana mereka makan juga harus diperhatikan. Negara hadir disana dengan memberikan bansos tersebut, tapi ada lembaga yang menghilangkan yang mungkin dengan sengaja atau tidak. Tapi ini sangat menyakiti masyarakat Indonesia khususnya yang tidak mampu dan membutuhkan," paparnya.
Babai mengaku sangat kaget dan tidak menyayangkan dengan adanya temuan tersebut. Sebab menurutnya, beras banpres seharusnya bisa sampai ke masyarakat tidak mampu yang terkena imbas covid-19.
Sebagai wakil rakyat, Babai pun mendesak kasusnya diusut tuntas.
“Harus diusut sampai ditemukan siapa pelakunya, apa motifnya sehingga yamasyarakat jelas. Karena saat itu banpres sangat dibutuhkan masyarakat, lalu kenapa terjadi seperti itu (pemendaman),” pungkas Babai. (OL-1)
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Dampaknya, akses jalan satu-satunya menuju wilayah Kelurahan Cilangkap dan sekitarnya ditutup sementara.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
Perpanjangan pemutihan pajak kendaraan tersebut diberlakukan mengingat antrean masyarakat yang masih terjadi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved