Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
WACANA adanya pengaturan jam kerja guna mengurai kemacetan di Ibukota Jakarta masih berlangsung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus membahas wacana tersebut dengan pihak terkait.
"Itu masih terus dikaji, banyak sektor yang dilibatkan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Kemarin Jumat (30/7).
Menurutnya, pengaturan jam kerja merupakan wacana positif yang perlu segera dibahas. Ia menambahkan, hal tersebut secara logika akan berpengaruh mengurangi kemacetan pada jam berangkat maupun pulang kerja.
Baca juga: Korban Tewas Bangunan Roboh di Johar Baru Bertambah Satu Orang
"Kalau itu secara logika punya pengaruh, tapi seberapa besar pengaruhnya harus hitung kembali," ujarnya.
Sebelumnya, diketahui bahwa Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman mengusulkan agar diberlakukan pengaturan jam kerja di DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan.
Hal tersebut menurutnya akan efektif karena jam-jam rawan macet di DKI banyak disebabkan oleh warga yang akan sekolah dan dan bekerja di waktu yang sama. (OL-4)
Kondisi ini memicu antrean kendaraan yang mengular panjang, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
MRT Timur-Barat Fase 2 Kembangan-Balaraja dibidik jadi solusi kemacetan dua arah Jakarta-Banten. Pemprov dan 8 pengembang mulai kajian TOD lintas wilayah.
SEBANYAK 109 tiang monorel di Jalan Rasuna Said, Jakarta akan dibongkar. Dinas Bina Marga DKI Jakarta berharap pembongkaran tiang monorel itu dapat memecah kemacetan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta tidak mengabaikan aspek sosialisasi kepada masyarakat.
Hindari kemacetan saat libur Nataru dengan aplikasi pantau kemacetan lalu lintas terbaik. Cek kondisi jalan dan rute alternatif secara real-time.
Haidar Yaafi menegaskan bahwa problem lalu lintas di Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota metropolitan lainnya tidak bisa diatasi hanya dengan pelebaran jalan atau rekayasa fisik semata.
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Banyak pekerja tetap memaksakan diri menjalani aktivitas normal meski kondisi tubuh dan pikiran mereka sebenarnya sudah berada di bawah tekanan hebat.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Masalah tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran normatif ketenagakerjaan
Generasi Z terbukti menjadi kelompok paling rentan di lingkungan kerja, dengan 91% di antaranya kerap menghadapi tantangan kesehatan mental dan 35% mengalami depresi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved