Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya tidak pernah bekerja sama secara langsung dengan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Dia mengatakan yang bekerja sama dengan ACT adalah Baznas. “Jadi untuk ACT perlu kami sampaikan, ACT itu tidak ber-MoU dengan Pemprov, ACT itu kerja samanya dengan Baznas setahu saya,” ujarnya di Balai Kota DKI, Rabu, (6/7).
Menurutnya, masalah internal di ACT tidak ada hubungannya dengan Pemprov DKI. Pemprov DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga akan tetap melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan.
“Itu masalah di internal ACT, dan tidak terkait dengan Pemprov,” katanya.
Kendati demikian, Wagub DKI Riza tetap mendorong pihak swasta atau pihak ketiga tetap bisa bekerja sama dan membangun Jakarta yang baik.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua II Bidang Distribusi dan Pendayagunaan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta, Saat Suharto Amjad mengatakan pada tahun 2019 pihaknya telah dua kali bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dan disaksikan oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Dimana kerjasama tersebut adalah antara BAZNAS (BAZIS) dan tiga lembaga yakni ACT, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat untuk penyaluran Buka Bersama di kampung kumuh,” ujarnya.
Saat Suharto mengatakan, tahun ini kerjasama untuk penyaluran hewan kurban dengan ACT tidak lagi terselenggara. Ia menjelaskan, kerjasama terakhir dilakukan pada 2019.
“Kerjasama untuk penyaluran hewan kurban berupa masakan jadi pada Dapur Qurban 2019 di Monas dengan ACT yang membawa Food Truck dan masakan dibagi langsung,” paparnya.
Ia melanjutkan, karena terkendala pandemi covid-19 pada tahun 2020-2021 tidak ada kegiatan pemotongan kurban. (OL-4)
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Sapto mengatakan, awalnya pihak berusaha menghubungi pemilik rumah namun tak membuahkan hasil. Begitu pula kepada para penyewa sebelumnya yang juga tidak kooperatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved