Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Kunjungan tersebut guna memberikan bantuan sosial, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan untuk warga binaan.
"Kunjungan ini atas nama pribadi saya sendiri dari fraksi Partai Gerindra memang juga atas nama DPRD DKI Jakarta. Tetapi tidak menutup kemungkinan, ke depan kami bisa mengajak teman-teman DPRD dari fraksi lainnya untuk bisa berbagi di sini," ucapnya kepada wartawan di lokasi, Kamis (30/6).
Dalam kunjunganya, ia mengatakan, dibalik tembok tinggi lapas terdapat kehidupan di dalamnya, namun tidak adanya kebebasan. Banyak sekali kebutuhan yang diperlukan, salah satunya bantuan kesehatan.
"Pengobatan gratis dan lain-lain adalah salah satu yang kami lakukan di sini. Warga binaan di sini mencapai 3.200 orang dan kami di sini berbagi walaupun tidak semuanya, tetapi diusahakan nantinya bisa memenuhi semuanya," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu memberikan bantuan berupa vitamin serta obat, dan beberapa bingkisan makanan ringan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan warga Lapas Cipinang.
Selain itu, Reny juga menyoroti terkait kapasitas yang overload di lapas Cipinang hingga 300 persen.
Dirinya berharap para warga binaan ini dapat perhatian seperti dipindahkan ataupun ruangan serta bangunan ditambah agar jadi lebih baik kedepannya.
Baca juga : Polda Usut Dugaan Pencabulan Santriwati di Ponpes Depok
"Tadi saya mendapat keluhan dari warga binaan dan juga pihak lapas. Terkait dengan overload yang mencapai dengan 300 persen atau tiga kali lipat dari kapasitas yang diperuntukkan di Lapas Cipinang," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Lapas Cipinang Tonny Nainggolan mengatakan, dalam satu kamar yang seharusnya diisi 3 orang, saat ini mencapai 7-8 orang.
"Beberapa kamar ada yang seharusnya kapasitas 3 orang diisi 7 orang, kamar kapasitas 7 orang diisi 15 orang," ujarnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, kapasitas lapas cipinang 80 persen merupakan tahunan dengan kasus narkoba, 20 persen kejahatan umum.
"Hampir 80 persen ini pindahan dari lapas narkoba," ujarnya.
Dirinya berharap para warga binaan dapat perhatian seperti dipindahkan ataupun ruangan serta bangunan ditambah agar jadi lebih baik kedepannya.
"Kunjungan dan bantuan ini bukanlah sebuah program, ini adalah spontanitas dari kami dan memang dilakukan secara langsung melakukan kegiatan di tempat," terangnya. (OL-7)
Regulasi ini nantinya tidak hanya menjamin kuantitas pangan, tetapi juga kualitas nutrisi yang diterima masyarakat.
Benny mengamini bahwa genangan air kerap mengendap di sepanjang jalan layang karena penyumbatan saluran pembuangan air.
PERSOALAN bau dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara masih menjadi perhatian masyarakat.
KETUA Komisi D sekaligus Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyampaikan duka mendalam atas kejadian meninggal seorang pengemudi usai terjebak macet akibat banjir Jakarta.
Anggota DPRD DKI Kevin Wu mendesak percepatan investigasi kebakaran di Teluk Gong yang menewaskan 5 orang.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved