Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANAAN balap mobil listrik Formula E semakin dekat. Namun, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono justru menilai persiapan Pemprov DKI tidak matang. Selain itu, ia menilai semakin banyak hal yang janggal dalam penyelenggaraan Formula E yang makin terungkap.
Untuk itu, menurut dia, rapat paripurna hak interpelasi sangat perlu untuk digulirkan kembali guna memperjelas berbagai persoalan pokok Formula E seperti transparansi anggaran.
"Banyak hal. Yang digali banyak hal, soal anggaran, transparansi anggaran, itu kan soal kajian. Sampai hari ini kan sudah mengeluarkan duit miliaran tetapi kajian enggak ada," jelasnya, Sabtu (9/4).
Selain soal transparansi anggaran, PDIP juga menyoroti harga tiket yang dijual dengan nilai Rp350 ribu hingga jutaan rupiah. Menurut dia, DPRD serta Pemprov DKI tak bisa melihat kejelasan keuntungan acara tersebut karena tak pernah mendapat kajian pastinya.
"Kita tidak bisa menilai itu jelas untung atau tidak karena kajiannya tidak ada. Kalau ada, kita bisa bilang untung atau rugi," tandasnya.
Terlebih lagi, jumlah penonton Formula E yang semula ditargetkan 90 ribu penonton harus menyusut menjadi 50 ribu penonton karena pandemi covid-19. Hal ini juga disoroti oleh PDIP.
"Karena target awal itu kan sebetulnya, dulu pada proposal pertama pernah disampaikan bahwa Formula E akan digelar dengan jumlah penonton 90 ribu. Kemudian diturunkan menjadi 50 ribu, dari 50 ribu turun lagi menjadi 10 ribu. Dari 10 ribu balik lagi ke angka 50 ribu. Jadi bolak-baliknya ini menandakan kajiannya tidak matang, persiapannya tidak matang, perencanaannya tidak matang," paparnya. (OL-13)
Baca Juga: PSI Minta Fraksi yang Tolak Interpelasi Menyampaikan di Paripurna
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
mendukung gagasan agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dikembangkan dan dikuatkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang riil.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyoroti kondisi tata kota di Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat, yang dinilai semakin semrawut.
Regulasi ini nantinya tidak hanya menjamin kuantitas pangan, tetapi juga kualitas nutrisi yang diterima masyarakat.
Benny mengamini bahwa genangan air kerap mengendap di sepanjang jalan layang karena penyumbatan saluran pembuangan air.
PERSOALAN bau dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara masih menjadi perhatian masyarakat.
KETUA Komisi D sekaligus Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyampaikan duka mendalam atas kejadian meninggal seorang pengemudi usai terjebak macet akibat banjir Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved