Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PELAKSANAAN balap mobil listrik Formula E semakin dekat. Namun, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono justru menilai persiapan Pemprov DKI tidak matang. Selain itu, ia menilai semakin banyak hal yang janggal dalam penyelenggaraan Formula E yang makin terungkap.
Untuk itu, menurut dia, rapat paripurna hak interpelasi sangat perlu untuk digulirkan kembali guna memperjelas berbagai persoalan pokok Formula E seperti transparansi anggaran.
"Banyak hal. Yang digali banyak hal, soal anggaran, transparansi anggaran, itu kan soal kajian. Sampai hari ini kan sudah mengeluarkan duit miliaran tetapi kajian enggak ada," jelasnya, Sabtu (9/4).
Selain soal transparansi anggaran, PDIP juga menyoroti harga tiket yang dijual dengan nilai Rp350 ribu hingga jutaan rupiah. Menurut dia, DPRD serta Pemprov DKI tak bisa melihat kejelasan keuntungan acara tersebut karena tak pernah mendapat kajian pastinya.
"Kita tidak bisa menilai itu jelas untung atau tidak karena kajiannya tidak ada. Kalau ada, kita bisa bilang untung atau rugi," tandasnya.
Terlebih lagi, jumlah penonton Formula E yang semula ditargetkan 90 ribu penonton harus menyusut menjadi 50 ribu penonton karena pandemi covid-19. Hal ini juga disoroti oleh PDIP.
"Karena target awal itu kan sebetulnya, dulu pada proposal pertama pernah disampaikan bahwa Formula E akan digelar dengan jumlah penonton 90 ribu. Kemudian diturunkan menjadi 50 ribu, dari 50 ribu turun lagi menjadi 10 ribu. Dari 10 ribu balik lagi ke angka 50 ribu. Jadi bolak-baliknya ini menandakan kajiannya tidak matang, persiapannya tidak matang, perencanaannya tidak matang," paparnya. (OL-13)
Baca Juga: PSI Minta Fraksi yang Tolak Interpelasi Menyampaikan di Paripurna
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved