Selasa 29 Maret 2022, 21:07 WIB

Satpol PP DKI Kumpulkan Rp8,8 Miliar dari Denda Pelanggaran Prokes 

Selamat Saragih | Megapolitan
Satpol PP DKI Kumpulkan Rp8,8 Miliar dari Denda Pelanggaran Prokes 

MI/Vicky Gustiawan
pelanggar Protokol kesehatan di Jakarta menjalani sanksi sosial

 

SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengumpulkan sekitar Rp8,8 miliar yang merupakan hasil dari penerapan sanksi denda pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19 selama kurun waktu 2020-2021. 

"Kami tidak merasa bangga dengan mengumpulkan uang denda sebesar itu. Kami bangga bila masyarakat patuh dan disiplin prokes," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin di Jakarta, Selasa (29/3). 

Dia menjelaskan, pada  2020 ketika pertama kali dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait Covid-19, pihaknya mengumpulkan denda dan disetor ke kas daerah sebesar Rp6,8 miliar. 

Kemudian pada 2021 total denda yang dikumpulkan dan disetor ke kas daerah mencapai sekitar Rp2 miliar. 

Sanksi berupa denda itu dijatuhkan kepada pelanggar prokes yakni masyarakat perorangan dan badan/pelaku usaha sesuai peraturan penanganan Covid-19 yakni Perda No 2/2020 dan Peraturan Gubernur No 3/2021. 

Menurut dia, tingginya denda yang dikumpulkan dan disetor ke kas daerah pada 2020 karena petugas gencar melakukan pengawasan prokes termasuk edukasi dan pengenaan sanksi baik di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga provinsi. 

Baca juga : Tawuran Ganstar di Bojonggede 1 Remaja Tewas dan 3 Kritis

"Penurunan denda pada 2021 menunjukkan bahwa tren masyarakat makin sadar dan disiplin prokes," ujarnya. 

Pemberian sanksi pelanggaran prokes itu dijatuhkan kepada perorangan karena tidak menggunakan masker dengan denda Rp250 ribu dan jika tidak mampu membayar diberikan sanksi kerja sosial dengan membersihkan sampah. 

Sedangkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan prokes dijatuhkan denda mulai Rp20 juta hingga Rp50 juta. 

Pengenaan sanksi pelaku usaha dilakukan berjenjang di antaranya kegiatan akan dibubarkan apabila ada kerumunan, kemudian usaha bisa ditutup sementara tiga hari atau tujuh hari. 

Kemudian jika melanggar kembali sanksi berikutnya penutupan atau pencabutan sementara izin usaha. Pencabutan izin permanen adalah sanksi terakhir bagi pelaku usaha melanggar aturan prokes. (OL-7)

Baca Juga

DOK.MI

Pelaku Jambret di SPBU Tomang Ditangkap Polisi

👤Mohamad Farhan Zhuhri 🕔Jumat 01 Juli 2022, 19:50 WIB
Pelaku baru satu kali ini melakukan aksi penjambretan. Pelaku juga dipastikan tidak dalam pengaruh minuman keras atau...
ANTARA FOTO/Fauzan

Holywings Dituntut Rp35,5 Triliun oleh Pemuda Islam - Kristen

👤Christian 🕔Jumat 01 Juli 2022, 19:33 WIB
PT Aneka Bintang Gading yang menaungkan operasional Holywings digugat Rp 35.5 Triliun oleh organisasi kepemudaan Islam dan Kristen Aliansi...
ANTARA FOTO/Fauzan

Holywings Dituntut Rp35,5 Triliun oleh Pemuda Islam - Kristen

👤Christian 🕔Jumat 01 Juli 2022, 19:24 WIB
PT Aneka Bintang Gading yang menaungkan operasional Holywings digugat Rp 35.5 Triliun oleh organisasi kepemudaan Islam dan Kristen Aliansi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya