Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WARGA Jakarta perlu mengantisipasi potensi bencana banjir akibat tingginya curah hujan. Sebagai bentuk antisipasi penanganan bencana banjir, Sayap Partai NasDem yakni Garda Pemuda NasDem (GP NasDem) memberikan pelatihan tanggap bencana kepada para pemuda yang tergabung dalam Sawung Komunitas Peduli Ciliwung Pejaten Timur.
Ketua GP NasDem DPW DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menjelaskan pelatihan kali ini diselenggarakan dalam rangka memberikan bekal quick respon bencana banjir kepada para pemuda karang taruna warga Kali Kemuning Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Harapannya para pemuda bisa melakukan pertolongan pertama saat mengevakuasi warga yang menjadi korban banjir.
"Kita harus akui Jakarta masih rawan banjir. Oleh karena itu penting bagi para warga khususnya pemuda untuk siaga dan mengerti quick respon ketika terjadi banjir terutama ketika petugas belum tiba ke lokasi," ungkap Nova di Jakarta, Sabtu (26/3).
Acara yang diinisasi oleh GP NasDem terselenggara berkat kerjasama dari berbagai pihak. Mulai dari DPW NasDem DKI Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) DKI Jakarta, Badan Rescue NasDem, serta Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Setiap pihak yang terlibat mengirimkan perwakilan untuk mengisi materi tentang kesiapsiagaan bencana banjir.
"Kolaborasi buat tanggap bencana, melatih pemuda-pemuda karang taruna tentang bagaimana pelatihan ilmu kesiagaan seperti cara mengoperasikan perahu karet dan evakuasi warga," ungkapnya.
Baca juga: Sidang Lahan Salembaran Jaya Gagal Digelar di Lokasi Sengketa
Dengan memiliki pengetahuan tentang quick respon, Nova menjelaskan bahwa para pemuda yang dilatih dapat menjadi solusi keterbatasan personil petugas baik dari BPBD maupun damkar saat terjadi bencana banjir di Jakarta.
"Diharapkan pemuda bisa langsung terjun langsubg karena setiap RT RW pasti punya karang taruna," ungkapnya.
Nova yang juga Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta perlu mengalokasikan anggaran penambahan perahu karet untuk setiap kelurahan yang ada di DKI Jakarta. Hal tersebut dilakukan agar setiap kelurahan mampu melakukan quick respon secara mandiri apabila petugas belum tiba di lokasi bencana.
"Kalau covid sudah melandai, penambahan perahu karet untuk tiap kelurahan perlu dibicarakan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Isnawa Adji mengapresiasi langkah GP NasDem yang berinisiatif melakukan pelatihan kepada para pemuda untuk tanggap bencana. Pelatihan pemuda yang diadakan oleh GP NasDem dinilai penting utnuk penanganan awal apabila terjadi bencana.
"Ya Saya dari BPBD DKI Jakarta tentunya sangat apresiasi dan luar biasa bahwa Nasdem telah mempersiapkan pemuda tanggap bencana ini sangat penting karena tentunya pada saat penanganan awal," jelas Isnawa. (OL-4)
Kebijakan hanya akan berhasil jika diterjemahkan secara nyata di tingkat kota dan komunitas.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan baik.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved