Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN menelusuri sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, yang diduga menjadi kedok praktik prostitusi. Kabar itu beredar dari sebuah unggahan di jejaring media sosial.
"WASPADALAH dalam memilih sekolah untuk anaknya! Silakan nilai sendiri dan cek langsung kebenarannya di Google," demikian bunyi narasi di video viral seperti dilihat pada Sabtu (19/2) ini.
Akun tersebut mengunggah sebuah video yang menunjukkan hasil penelusuran PAUD Melati Kindergarden di Google. Ketika diklik ke pilihan 'photos', nampak beberapa foto kondisi PAUD tersebut. Lalu, ada satu foto seorang perempuan yang memakai pakaian minim.
Baca juga: Digugat Warga, Pemprov DKI Klaim Sudah Laksanakan Pengerukan Kali Mampang
Kapolsek Tanjung Duren Kompol Rosana Albertina Labobar menyebut pihaknya sudah melakukan pengecekan ke lokasi. Namun setelah dicek, tidak ditemukan praktik prostitusi di lokasi tersebut.
"Kemarin Panit Reskrim sudah cek TKP. Hasil pengecekan memang benar ada sekolah di sana dan tidak ada giat prostitusi," kata Rosana saat dihubungi, Sabtu (19/2).
Akan tetapi, lanjut Rosana, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Petugas kepolisian akan mengawasi aktivitas di PAUD tersebut. "Masih kami pantau," tukasnya.(OL-11)
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Kebijakan yang terlampau restriktif dapat mengganggu ekosistem bisnis yang melibatkan banyak pihak, termasuk sektor UMKM.
Perumda Air Minum PAM JAYA menargetkan pembagian 2.000 toren air gratis sepanjang 2026 bagi warga Jakarta, khususnya pelanggan kategori tertentu, guna mendukung pemerataan akses air bersih.
hingga 23 Februari 2025 tercatat sebanyak 185 bangunan lapangan padel di Jakarta belum mengantongi izin resmi.
Platform belanja dan rewards ShopBack berkolaborasi dengan Jago Coffee membagikan total 10.000 minuman kopi gratis sebagai takjil untuk masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) bersama organisasi profesi dan akademisi menyoroti mutasi dan pemberhentian empat dokter spesialis anak yang dinilai tidak berdasar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved