Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih melakukan monitoring dari pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100%. Hal ini sempat diingatkan oleh Presiden Joko Widodo yang meminta pemerintah daerah mengevaluasi PTM 100% di tengah lonjakan kasus covid-19.
“PTM kita masih evaluasi hari ini, Pak Gubernur dan jajaran akan rapat nanti akan kami informasikan ya. Prinsipnya kami terus monitoring, kami awasi , kami evaluasi, dan mengambil langkah,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/2).
Sementara itu, Kabid Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah mengutarakan DKI Jakarta masih mengikuti regulasi dari pemerintah pusat. Tertuang dalam SKB 4 Menteri yang mengatur penerapan PTM 100% bisa dilakukan di PPKM Level 2.
“Masih PPKM level 2 maka kita masih laksanakan PTM terbatas 100%. Kalau kondisi DKI sudah PPKM level 3, maka dengan sendirinya kebiajakn PTM 100% akan berubah jadi 50%,” katanya saat dihubungi.
Baca juga: Anies Mengaku Monitor, Jokowi Minta PTM di Jakarta Dievaluasi
Pihaknya menjelaskan saat ini Disdik DKI Jakarta juga memerhatikan sisi kesehatan. Karena menggunakan sistem buka-tutup sekolah saat ditemukan kasus covid-19. Sehingga saat ada temuan kasus di sekolah, maka sekolah tersebut ditutup dulu dan dilakukan pelacakan kasus.
“Ini kan modelnya kan tutup dan buka, kalau ada kasus temuan lalu 5 hari efektif di pembelajaran jarak jauh (PJJ),” jelasnya.
Sedangkan, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan jumlah kasus aktif di Jakarta per Selasa (1/1) sudah menembus angka 36.881 (orang yang masih dirawat/isolasi). Dengan positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 16%.
"Perlu digarisbawahi 34.631 orang dari jumlah kasus aktif (93,9%) merupakan transmisi lokal, sedangkan sisanya adalah pelaku perjalanan luar negeri," kata Dwi dalam keterangan resminya, Selasa (1/2) malam.
Selain itu, Dwi mengimbau agar masyarakat juga mewaspadai penularan varian omikron yang kini juga meningkat di Jakarta. Dari 2.892 orang yang terinfeksi omikron, sebanyak 1.581 orang adalah pelaku perjalanan luar negeri, sedangkan 1.311 lainnya adalah transmisi lokal.(OL-5)
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved