Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KANTOR Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta menyelenggarakan deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja, dan penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022 di tingkat Wilayah, Selasa (11/01).
Deklarasi tersebut menindaklanjuti janji kinerja yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen Pembangunan Zona Integritas yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun mengatakan dengan mengukuhkan komitmen tersebut pegawai diharapkan membuat kinerja dan target dapat tercapai.
Selain itu, Ibnu juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.
“Selain mengukuhkan komitmen pegawai, mari
kita jadikan Perjanjian Kinerja sebagai alat kendali untuk memastikan seluruh sasaran dan target tercapai dengan baik. Tingkatkan pula implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi," ujar Ibnu, melalui keterangannya, Selasa (11/1).
Ia mengatakan adapun tema Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022, yaitu Kita Tingkatkan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Semakin PASTI dan BERAKHLAK mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural". Ia berharap seluruh jajarannya dapat mengakselerasi program yang berkaitan dengan tema tersebut khususnya dalam peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
Selain itu, ia juga berharap insan pengayoman DKI Jakarta berjanji untuk menjaga kesehatan agar dapat berkinerja secara produktif, melaksanakan perjanjian kinerja secara berkualitas dan akuntabel serta menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi untuk meminimalisasi risiko.
Sementara itu, Staf Ahli Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan, mengapresiasi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta yang selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan Forkopimda wilayah DKI Jakarta serta bergerak lebih progresif untuk mencapai prestasi demi prestasi.
Ia mengingatkan mandat yang diberikan oleh pemerintah kepada Kemenkumham, yaitu tiga Prioritas Nasional yang terdiri dari peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental, dan pembangunan kebudayaan serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
“Fungsi dari Kanwil adalah melakukan diseminasi dan edukasi pencegahan pelanggaran KI dan memfasilitasi para pemohon KI”, tandas Iwan. (OL-8)
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Aktivis 1998 dari berbagai kelompok dan daerah akan menggelar Sarasehan Aktivis Lintas Generasi, pada Rabu 21 Mei 2025.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan jelang peringatan 27 tahun reformasi, kebebasan sipil dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin mundur.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mensinyalir ada pihak yang berusaha melawan dirinya setelah memutuskan efisiensi terhadap semua anggaran di kementerian dan lembaga secara besar-besaran.
Prabowo berkomitmen akan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Namun, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam menghilangkan segala bentuk tindakan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved