KANTOR Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta menyelenggarakan deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja, dan penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022 di tingkat Wilayah, Selasa (11/01).
Deklarasi tersebut menindaklanjuti janji kinerja yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen Pembangunan Zona Integritas yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun mengatakan dengan mengukuhkan komitmen tersebut pegawai diharapkan membuat kinerja dan target dapat tercapai.
Selain itu, Ibnu juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.
“Selain mengukuhkan komitmen pegawai, mari
kita jadikan Perjanjian Kinerja sebagai alat kendali untuk memastikan seluruh sasaran dan target tercapai dengan baik. Tingkatkan pula implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi," ujar Ibnu, melalui keterangannya, Selasa (11/1).
Ia mengatakan adapun tema Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022, yaitu Kita Tingkatkan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Semakin PASTI dan BERAKHLAK mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural". Ia berharap seluruh jajarannya dapat mengakselerasi program yang berkaitan dengan tema tersebut khususnya dalam peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
Selain itu, ia juga berharap insan pengayoman DKI Jakarta berjanji untuk menjaga kesehatan agar dapat berkinerja secara produktif, melaksanakan perjanjian kinerja secara berkualitas dan akuntabel serta menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi untuk meminimalisasi risiko.
Sementara itu, Staf Ahli Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan, mengapresiasi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta yang selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan Forkopimda wilayah DKI Jakarta serta bergerak lebih progresif untuk mencapai prestasi demi prestasi.
Ia mengingatkan mandat yang diberikan oleh pemerintah kepada Kemenkumham, yaitu tiga Prioritas Nasional yang terdiri dari peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental, dan pembangunan kebudayaan serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
“Fungsi dari Kanwil adalah melakukan diseminasi dan edukasi pencegahan pelanggaran KI dan memfasilitasi para pemohon KI”, tandas Iwan. (OL-8)
