Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
FRAKSI PDI Perjuangan DPRD DKI mengkritisi kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dimana banyak program yang berdampak langsung kepada masyarakat Jakarta, namun tidak dijalankan dengan baik.
Kritik ini disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, dalam Laporan Akhir Tahun Fraksi PDI Perjuangan digelar di Creative Hall, MBLOC Space, Kebayoran Baru.
“Sebut saja normalisasi sungai, Rumah DP Rp 0, dan Oke-Oce. Ketiga hal ini belum mampu Anies merealisasikannya tahun ini masih tetap jalan di tempat," kritik Gembong Warsono, di Jakarta, Selasa (21/12).
Dia menambahkan, hingga akhir tahun 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak melakukan normalisasi atau pun naturalisasi sungai sama sekali. Padahal program ini berdampak besar terhadap penanggulangan banjir di Ibu Kota.
Menurut dia, justru program sumur resapan yang menelan angaran hingga mencapai Rp411 miliar pada tahun 2021, pembangunan itu tidak memperhatikan aspek teknis, sehingga menghancurkan fasilitas umum di lokasi tersebut.
Terkait dengan rumah DP Rp 0 hingga tahun 2021 ini yang terealisasi hanya sebanyak 967 unit saja, ini hanya mencakup 0,3% dari total target di RPJMD. Bahkan untuk program Oke-Oce yang diklaim Gubernur DKI Jakarta berhasil, ternyata 281.812 UMKM yang diklaim berhasil dicetak tersebut adalah mereka yang sekedar mendaftar di website Jakpreuner. Dari total jumlah tersebut, baru sekitar 6.000 UMKM yang berhasil mendapatkan akses permodalan.
Selain ketiga program itu, masih banyak program-program prioritas lainnya tidak dijalankan seperti Pembangunan LRT, rehabilitasi total bangunan sekolah dan lain-lain.
"Kami rasa, tahun 2021 ini Bapak Gubernur kehilangan fokus untuk mengejar pekerjaan rumah yang sudah kami sampaikan pada tahun lalu, dan memilih untuk fokus terhadap hal-hal yang tidak substansial seperti Formula E," sindir Gembong.
Dalam acara laporan akhir tahun yang mengusung tema ‘Gotong Royong Menuju Pemulihan Jakarta,” selain memberikan catatan kepada eksekutif, Fraksi PDI Perjuangan juga melaporkan kerja mereka selama 1 tahun melalui wadah pameran fotografi yang dibuka untuk umum sejak hari ini hingga tanggal 23 Desember 2022 di MBLOC Space.
Sementara dalam kata sambutan Prof Rhenald Kasali, P.hD Founder Rumah Perubahan yang hadir dalam acara tersebut, menyambut baik pelaporan akhir tahun yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta, karena hal ini sebagai bentuk transparansi kepada publik.
“Dunia sedang mengalami distrupsi dalam semua hal. "Saya PDI Perjuangan merupakan partai yang mampu beradaptasi dan mau berubah untuk mengahadapi perubahan era yang sedang terjadi saat ini, ujar Rhenald. (OL-13)
Baca Juga: Kinerja Biasa Saja, Brando Nilai Anies Belum Layak Naik Kelas
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 di Bali. Dukungannya solid dari Rakernas dan kongres.
Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengenang sosok almarhum Kwik Kian Gie sebagai ekonom yang konsisten berpihak kepada rakyat dan tidak pernah lelah memperjuangkan kepentingan publik
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved