Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
FRAKSI PDI Perjuangan DPRD DKI mengkritisi kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dimana banyak program yang berdampak langsung kepada masyarakat Jakarta, namun tidak dijalankan dengan baik.
Kritik ini disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, dalam Laporan Akhir Tahun Fraksi PDI Perjuangan digelar di Creative Hall, MBLOC Space, Kebayoran Baru.
“Sebut saja normalisasi sungai, Rumah DP Rp 0, dan Oke-Oce. Ketiga hal ini belum mampu Anies merealisasikannya tahun ini masih tetap jalan di tempat," kritik Gembong Warsono, di Jakarta, Selasa (21/12).
Dia menambahkan, hingga akhir tahun 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak melakukan normalisasi atau pun naturalisasi sungai sama sekali. Padahal program ini berdampak besar terhadap penanggulangan banjir di Ibu Kota.
Menurut dia, justru program sumur resapan yang menelan angaran hingga mencapai Rp411 miliar pada tahun 2021, pembangunan itu tidak memperhatikan aspek teknis, sehingga menghancurkan fasilitas umum di lokasi tersebut.
Terkait dengan rumah DP Rp 0 hingga tahun 2021 ini yang terealisasi hanya sebanyak 967 unit saja, ini hanya mencakup 0,3% dari total target di RPJMD. Bahkan untuk program Oke-Oce yang diklaim Gubernur DKI Jakarta berhasil, ternyata 281.812 UMKM yang diklaim berhasil dicetak tersebut adalah mereka yang sekedar mendaftar di website Jakpreuner. Dari total jumlah tersebut, baru sekitar 6.000 UMKM yang berhasil mendapatkan akses permodalan.
Selain ketiga program itu, masih banyak program-program prioritas lainnya tidak dijalankan seperti Pembangunan LRT, rehabilitasi total bangunan sekolah dan lain-lain.
"Kami rasa, tahun 2021 ini Bapak Gubernur kehilangan fokus untuk mengejar pekerjaan rumah yang sudah kami sampaikan pada tahun lalu, dan memilih untuk fokus terhadap hal-hal yang tidak substansial seperti Formula E," sindir Gembong.
Dalam acara laporan akhir tahun yang mengusung tema ‘Gotong Royong Menuju Pemulihan Jakarta,” selain memberikan catatan kepada eksekutif, Fraksi PDI Perjuangan juga melaporkan kerja mereka selama 1 tahun melalui wadah pameran fotografi yang dibuka untuk umum sejak hari ini hingga tanggal 23 Desember 2022 di MBLOC Space.
Sementara dalam kata sambutan Prof Rhenald Kasali, P.hD Founder Rumah Perubahan yang hadir dalam acara tersebut, menyambut baik pelaporan akhir tahun yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta, karena hal ini sebagai bentuk transparansi kepada publik.
“Dunia sedang mengalami distrupsi dalam semua hal. "Saya PDI Perjuangan merupakan partai yang mampu beradaptasi dan mau berubah untuk mengahadapi perubahan era yang sedang terjadi saat ini, ujar Rhenald. (OL-13)
Baca Juga: Kinerja Biasa Saja, Brando Nilai Anies Belum Layak Naik Kelas
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sebelum menyebut Gerindra dan PDIP sebagai kakak beradik, Prabowo terlebih dahulu menyinggung semboyan dari Presiden ke-1 RI Soekarno, yang merupakan kakek Puan.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved