Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI PDI Perjuangan DPRD DKI mengkritisi kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dimana banyak program yang berdampak langsung kepada masyarakat Jakarta, namun tidak dijalankan dengan baik.
Kritik ini disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, dalam Laporan Akhir Tahun Fraksi PDI Perjuangan digelar di Creative Hall, MBLOC Space, Kebayoran Baru.
“Sebut saja normalisasi sungai, Rumah DP Rp 0, dan Oke-Oce. Ketiga hal ini belum mampu Anies merealisasikannya tahun ini masih tetap jalan di tempat," kritik Gembong Warsono, di Jakarta, Selasa (21/12).
Dia menambahkan, hingga akhir tahun 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak melakukan normalisasi atau pun naturalisasi sungai sama sekali. Padahal program ini berdampak besar terhadap penanggulangan banjir di Ibu Kota.
Menurut dia, justru program sumur resapan yang menelan angaran hingga mencapai Rp411 miliar pada tahun 2021, pembangunan itu tidak memperhatikan aspek teknis, sehingga menghancurkan fasilitas umum di lokasi tersebut.
Terkait dengan rumah DP Rp 0 hingga tahun 2021 ini yang terealisasi hanya sebanyak 967 unit saja, ini hanya mencakup 0,3% dari total target di RPJMD. Bahkan untuk program Oke-Oce yang diklaim Gubernur DKI Jakarta berhasil, ternyata 281.812 UMKM yang diklaim berhasil dicetak tersebut adalah mereka yang sekedar mendaftar di website Jakpreuner. Dari total jumlah tersebut, baru sekitar 6.000 UMKM yang berhasil mendapatkan akses permodalan.
Selain ketiga program itu, masih banyak program-program prioritas lainnya tidak dijalankan seperti Pembangunan LRT, rehabilitasi total bangunan sekolah dan lain-lain.
"Kami rasa, tahun 2021 ini Bapak Gubernur kehilangan fokus untuk mengejar pekerjaan rumah yang sudah kami sampaikan pada tahun lalu, dan memilih untuk fokus terhadap hal-hal yang tidak substansial seperti Formula E," sindir Gembong.
Dalam acara laporan akhir tahun yang mengusung tema ‘Gotong Royong Menuju Pemulihan Jakarta,” selain memberikan catatan kepada eksekutif, Fraksi PDI Perjuangan juga melaporkan kerja mereka selama 1 tahun melalui wadah pameran fotografi yang dibuka untuk umum sejak hari ini hingga tanggal 23 Desember 2022 di MBLOC Space.
Sementara dalam kata sambutan Prof Rhenald Kasali, P.hD Founder Rumah Perubahan yang hadir dalam acara tersebut, menyambut baik pelaporan akhir tahun yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta, karena hal ini sebagai bentuk transparansi kepada publik.
“Dunia sedang mengalami distrupsi dalam semua hal. "Saya PDI Perjuangan merupakan partai yang mampu beradaptasi dan mau berubah untuk mengahadapi perubahan era yang sedang terjadi saat ini, ujar Rhenald. (OL-13)
Baca Juga: Kinerja Biasa Saja, Brando Nilai Anies Belum Layak Naik Kelas
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved