Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara, Brando Susanto, menilai sepanjang tahun 2021 pemerintahan Gubernur DKI, Anies Baswedan, belum mengalami peningkatan kinerja. Ini berkaitan dengan sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada kebutuhan dan layanan untuk rakyat banyak.
Kritikan itu disampaikan Brando pada sela-sela acara Gotong Royong Menuju Pemulihan Jakarta digelar Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI.
"Kinerja Gubernur DKI, Anies Baswedan, sejak pertama dilantik hingga tahun ini cenderung sangat buruk," kata Brando Susanto, di Jakarta, Selasa (21/12).
Selain itu, perjalanan Anies di panggung politik belakangan dipertanyakan Brando. Karena gubernur akan segera melepas jabatannya pada tahun 2022. Di saat Anies terlihat sibuk untuk mempersiapkan diri maju sebagai salah satu kandidat calon presiden pada Pemilu 2024, Brando meragukan kemampuan Anies.
Menurut Brando, Anies jauh dari kata layak untuk kembali berkompetisi di kancah politik karena dia tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan krusial di Jakarta.
“Saran saya ya pada Pak Anies, pensiun sajalah (dari politik) karena di Jakarta saja dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, itu sama saja tidak naik kelas,” ujar Brando.
Contoh, lanjutnya, program rumah DP Rp 0 tidak terealisasi. Banyak janji kampanyenya yang tidak terealisasi dengan baik. Program rumah DP Rp 0, misalnya, jauh dari kata tuntas. Padahal, ini sudah memasuki tahun keempat kepemimpinan Anies di Jakarta.
Selain itu, Brando menilai program yang sudah dijalankan Gubernur Anies sebelumnya yaitu Jokowi dilanjutkan Ahok untuk mengatasi banjir dengan melakukan normalisasi dan naturalisasi sungai mandek di era kepemimpinan Anies.
Sejumlah program pengendalian banjir Anies, termasuk sumur resapan. Menurut Brando, Anies tidak sungguh-sungguh menanggulangi banjir.
Lima program pengendalian banjir Anies, Gerebek Lumpur, sumur resapan, pemeliharaan pompa penanganan banjir rob melalui NCICD, dan pengelolaan sistem polder, menurut Brando akan sia-sia tanpa normalisasi sungai.
"Upaya penanganan banjir ini sepanjang Gubernur DKI Anies menjabat tidak dapat melakukan normalisasi, saya rasa sulit untuk bisa mengatasi persoalan banjir di Jakarta. Jadi, kuncinya adalah normalisasi," kata Brando.
Selain itu, permasalahan sampah yang menahun di Jakarta hingga saat ini juga belum menemukan solusi terbaik.
Brando mengatakan, Anies tidak kunjung merealisasikan janji pembangunan intermediate treatment facility (ITF) untuk mengolah sampah. Padahal salah satu yang juga menjadi sebab terjadinya banjir adalah sampah. Anies hingga saat ini masih menggantungkan masalah pengelolaan sampah pada Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi. Padahal, TPST tersebut sudah overkapasitas.
“Anies harusnya memikirkan permasalahan sampah ini ke depan bagaimana penanganannya,” ujar Brando.(OL-13)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggelar pawai ogoh-ogoh hingga pemasangan penjor untuk pertama kalinya di jantung ibu kota tersebut dalam rangka perayaan Nyepi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan program sekolah swasta gratis dengan menambah jumlahnya menjadi 103 sekolah pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Pemprov DKI Jakart Verifikasi Data Peserta Mudik Gratis
PENDAFTARAN Mudik Gratis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2026 klaster kedua resmi dibuka pada hari ini Rabu 25 Februari 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pemprov DKI Jakarta akan membatasi jam operasional lapangan padel di permukiman padat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved