Senin 20 Desember 2021, 16:42 WIB

Revisi UMP DKI 2022, Apindo Sebut Anies Langgar Regulasi Pengupahan

Hilda Julaika | Megapolitan
Revisi UMP DKI 2022, Apindo Sebut Anies Langgar Regulasi Pengupahan

Ant.Adeng Bustomi
Unjukrasa pekerja yang menolak UMP 2022 di DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melanggar regulasi terkait pengupahan yang berlaku saat ini. Usai Anies merevisi besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1%.

Lebih rinci dijelaskan, Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani mengatakan Anies melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum propinsi . Selain itu revisi ini bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021.

“Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, telah melanggar regulasi Pengupahan yang berlaku saat ini, terutama Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,” kata Hariyadi dalam Konferensi Persnya, Senin (20/12).

Apindo juga mengutarakan Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI 2022 ini secara sepihak. Dengan tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, khususunya APINDO DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha (pengusaha). Dewan Pengupahan Daerah terdiri dari unsur Tripartit: Pemerintah, Serikat Pekerja/Buruh, dan Pengusaha.

Pihaknya pun mengancam akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Gubernur DKI benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut.

“Mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, namun tetap mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta no. 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 19 November 2021,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria membantah revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 ditetapkan secara sepihak. Menurut dia, keputusan besaran upah sudah didiskusikan dengan pihak-pihak terkait.

"Tidak ada yang diputuskan sepihak. Semua diputuskan berdasarkan pertimbangan, masukan, diskusi, dan dialog," kata Ariza di Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng, Minggu (19/12). (OL-13)

Baca Juga: Anies Revisi Kenaikan UMP DKI, Pengusaha Minta Klarifikasi ...

Baca Juga

MI/Andri Widiyanto

Positivity Rate DKI 11,3%, Kasus Aktif Tembus 9.363 Orang

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 03 Juli 2022, 13:46 WIB
Pemprov DKI pun terus menggencarkan program vaksinasi covid-19. Hingga saat ini, jumlah warga yang sudah divaksin dosis booster 4,08...
Dok. Jawara Ssandi Uno

Gelar Pelatihan Dimsum di Bekasi, Pelaku UMKM Dan Emak-emak Harapkan Sandiaga Presiden 2024

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 23:05 WIB
Ketua Jawara Sandi Uno, Aini Kartaatmadja mengatakan, Sandiaga sosok yang tepat dalam memberikan solusi kebangkitan ekonomi kepada...
Ilustrasi

Pencuri Bobol Rumah Kosong di Jakbar Siang Hari, Korban Rugi Rp400 Juta

👤Rahmatul Fajri 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 17:30 WIB
Kapolsek Cengkareng Kompol Ardhie Demastyo mengatakan kejadian berawal saat korban bernama Desi bersama suami dan anaknya pergi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya