Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
DPRD DKI Jakarta sudah menyapakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI Jakarta sebesar Rp84,88 Triliun untuk APBD Tahun Anggaran 2022. Hal ini sudah melalui proses pendalaman di komisi-komisi DPRD DKI.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyampaikan, anggaran untuk 2022, khususnya di Dinas Pendidikan sudah memprioritaskan untuk kesejahteraan guru.
“Kami dari Fraksi PAN mendorong hal tersebut, dalam pembahasan, kami minta untuk dinaikkan. Sebab kami paham, kondisi guru swasta hari ini harus betul-betul di perhatikan,” kata Zita dalam keterangan resminya, Jumat (12/11).
Baca juga : Pemprov DKI: Banjir di Jalan RE Martadinata karena Airnya "Loncat"
Terlebih, ia sebagai seorang pengajar melihat kondisi guru swasta. Dengan kondisi rata-rata yang terpaksa mencari pekerjaan sampingan demi bertahan hidup. Karena penghasilan dari mengajar masih terhitung rendah.
"Alhamdulillah, malam itu juga ketok palu naik 10%. Tentu ini menjadi kabar gembira untuk saudaraku sekalian, IGTKI, IGRA, HIMPAUDI, dan PGRI. Harus kita kawal dan tuntaskan,” ungkapnya.
Pihaknya pun berharap, semua pihak harus fokus dan memperhatikan nasib guru-guru swasta. (OL-7)
Pemerintah, kata dia, sudah mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi seluruh guru di Indonesia agar bisa mengikuti program PPG tersebut.
SEBANYAK 100 titik Sekolah Rakyat dipastikan akan beroperasional, setidaknya di awal Agustus 2025. Itu diperkirakan bakal menampung lebih dari 9.700 siswa.
Pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.
Dalam aturan baru ini, beban kerja tatap muka guru minimal 24 jam per minggu yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas tambahan lain.
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved