Kader Diminta Taat Asas Soal Hasil Musda Golkar Kota Bekasi

PENGAMAT komunikasi politik dan kebijakan publik Agus Wahid, meminta semua pihak harus menghormati hasil Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi pada Jumat (29/10/2021).

Sebab hal ini merupakan hasil terbaik yang diharapkan dapat menyatukan gerak langkah partai, khususnya dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Seperti diketahui bahwa dalam Musda yang digelar di Geraha Bintang Mustika Jaya Kota Bekasi, Ade Puspitasari terpilih secara aklamasi.

Kendati demikian, dirinya mempertanyakan soal legitimasi Musda tandingan  dilakukan oleh kelompok Novel Saleh Hilabi yang dilaksanakan di Hotel Horison Kota Bekasi di hari yang sama.

“Dengan adanya Musda tandingan itu justru kian memperuncing masalah. Jadi jangan harap Golkar Kota Bekasi berpikir bagaimana menaikan elektabilitas sosok Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024 mendatang, selama di internal partai Golkar masih adanya perpecahan,” ungkap Agus kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/11/2021).

Agus juga mempertanyakan soal dasar pelaksanaan Musda tandingan Golkar Kota Bekasi. "Apakah Musda itu digelar hasil inisiatif kader Golkar Kota Bekasi atau berdasarkan SK dari DPD Golkar Jawa Barat," kata Agus.

Padahal, berdasarkan informasi bahwa DPD Golkar Jabar sudah menetapkan susunan kepanitiaan dan siapa saja yang ditunjuk sebagai Ketua OC maupun SC dalam gelaran Musda tersebut.

"Kami yakin DPD Jabar tidak mungkin mengeluarkan SK yang sama dengan orang yang berbeda untuk menggelar Musda tandingan.  Kalau terjadi itu sebuah kekonyolan dan tidak taat asas organisasi partai," tegas Agus.

Jadi kata dia, bila ada Musda tandingan maka patut dipertanyakan soal legitimasinya. Sementara Musda versi Graha Bintang jelas legitimit karena susunan kepanitiaan jelas dan sudah mendapat SK dari DPD Golkar Jabar. “Nah semua itu pastinya ada aturan yang tertuang dalam AD ART partai,” ujar Agus.

Oleh karenanya, Agus meminta agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar segera mengambil langkah yang tepat guna mengatasi kemelut Partai Golkar Kota Bekasi. Bila persoalan ini berlarut-larut bakal menjadi preseden buruk bagi Partai Golkar.

Agus menilai, perpecahan internal Partai Golkar di sejumlah daerah menjadi PR besar bagi Ketum Golkar. Oleh karenanya dia menyarankan agar Airlangga segera turun tangan sebelum perpecahan itu meluas ke daerah lain.

“Karena isu perpecahan partai itu sangat sensitif. Dan itu bisa saja 'digoreng' oleh lawan politiknya. Ini tantangan besar bagi dewa-dewa di DPP Golkar,” pungkasnya.

Sementara itu, ketua penyelenggara Musda Golkar Kota Bekasi, Daryanto mengatakan bahwa dasar pelaksanaan Musda Golkar mengacu pada juklak No 2 tahun 2020 pasal 41 tentang persiapan Musda yang terdiri dari penanggung jawab, panitia penyelenggara, panitia pengarah dan panitia pelaksana.

Atas dasar tersebut, kata Daeryanto, maka dilaksanakan rapat pleno dan diperluas yang dihadiri oleh Plt. Ketua DPD Golkar Kota Bekasi dan Plt. Sekretaris DPD Golkar Kota Bekasi serta dihadiri oleh seluruh ormas yang mendirikan , didirikan, serta seluruh sayap partai.

“Dimana saya ditunjuk sebagai ketua penyelenggara, kemudian Rasnius sebagai ketua pengarah dan sodari Uri Huryati sebagai ketua pelaksana.   Yang mana rapat pleno menetapkan waktu pelaksanaan musda pada tanggal 29 Oktober 2021,” kata daryanto kepada wartawan, Minggu (30/11/2021).

Adapun untuk penentuan tempat Musda itu sendiri, kata Daryanto, mengacu kepada surat DPD Golkar Provinsi Jawa Barat Nomor B-94/Golkar/X/2021 perihal persetujuan Musda V DPD Golkar Kota Bekasi. (OL-13)

Baca Juga: Nofel Saleh Hilabi Pimpin Golkar Kota Bekasi