Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi belum menerima surat permintaan penggantian anggota terhadap anggota DPRD dari Fraksi PSI Viani Limardi. Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus mengatakan, agar suatu fraksi bisa mengganti anggota fraksinya dari kursi DPRD, fraksi harus mengirimkan surat kepada ketua DPRD DKI yang juga ditembuskan kepada Sekretariat DPRD DKI.
"Ke ketua, tapi kan melalui kami dulu, karena kami sekretariat. Tapi sampai sekarang belum ada dari PSI masuk suratnya untuk pemberhentian atas nama Bu Viani," kata Augustinus saat dikonfirmasi, Rabu (6/10).
Penggantian anggota dewan menurut Augustinus memiliki birokrasi yang cukup panjang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan KPU DKI Jakarta. Ia mengatakan jika suratnya sudah diterima oleh ketua DPRD DKI, proses selanjutnya adalah ketua DPRD akan bersurat ke KPU DKI untuk mengetahui calon pengganti Viani, yakni calon legislatif peraih suara terbanyak di bawah urutan Viani saat pemilihan legislatif 2019.
Baca Juga: Di-PAW Karena Diduga Gelembungkan Dana Reses, Viani Limardi ...
"Nanti KPUD akan menjawab siapa suara terbanyak setelah Bu Viani. Nah, itulah penggantinya," tutur Augustinus.
Ia melanjutkan, ketika KPUD sudah memberikan nama calon pengganti antar waktu (PAW), ketua DPRD DKI akan bersurat ke Gubernur DKI Jakarta agar mengusulkan ke Kemendagri terkait nama pengganti tersebut. Setelah gubernur bersurat ke Kemendagri, barulah Kemendagri akan menerbitkan surat keputusan PAW.
"Sejak SK keluar, di situlah Bu Viani tidak bisa terima hak keuangannya atau hak sebagai dewannya," ujarnya.
Sebelumnya, DPP PSI membenarkan telah memecat Viani Limardi dari keanggotaan partai. Anggota DPRD DKI Komisi D Viani Limardi dipecat dengan alasan menggelembungkan dana reses Maret 2021, tidak melakukan kebijakan partai yakni memotong gaji dan tunjangan untuk dana covid-19, dan tidak mengakui kesalahan soal pelanggaran pembatasan ganjil/genap. (OL-13)
Baca Juga: PSI Beberkan Alasan Berhentikan Viani Limardi
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
KONGRES Ke-VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), baru saja merampungkan kongres dalam waktu yang berdekatan.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
PSI yang dahulu berlogo mawar dalam kepalan sebuah tangan mengganti gambarnya dengan gajah.
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved