Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi belum menerima surat permintaan penggantian anggota terhadap anggota DPRD dari Fraksi PSI Viani Limardi. Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus mengatakan, agar suatu fraksi bisa mengganti anggota fraksinya dari kursi DPRD, fraksi harus mengirimkan surat kepada ketua DPRD DKI yang juga ditembuskan kepada Sekretariat DPRD DKI.
"Ke ketua, tapi kan melalui kami dulu, karena kami sekretariat. Tapi sampai sekarang belum ada dari PSI masuk suratnya untuk pemberhentian atas nama Bu Viani," kata Augustinus saat dikonfirmasi, Rabu (6/10).
Penggantian anggota dewan menurut Augustinus memiliki birokrasi yang cukup panjang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan KPU DKI Jakarta. Ia mengatakan jika suratnya sudah diterima oleh ketua DPRD DKI, proses selanjutnya adalah ketua DPRD akan bersurat ke KPU DKI untuk mengetahui calon pengganti Viani, yakni calon legislatif peraih suara terbanyak di bawah urutan Viani saat pemilihan legislatif 2019.
Baca Juga: Di-PAW Karena Diduga Gelembungkan Dana Reses, Viani Limardi ...
"Nanti KPUD akan menjawab siapa suara terbanyak setelah Bu Viani. Nah, itulah penggantinya," tutur Augustinus.
Ia melanjutkan, ketika KPUD sudah memberikan nama calon pengganti antar waktu (PAW), ketua DPRD DKI akan bersurat ke Gubernur DKI Jakarta agar mengusulkan ke Kemendagri terkait nama pengganti tersebut. Setelah gubernur bersurat ke Kemendagri, barulah Kemendagri akan menerbitkan surat keputusan PAW.
"Sejak SK keluar, di situlah Bu Viani tidak bisa terima hak keuangannya atau hak sebagai dewannya," ujarnya.
Sebelumnya, DPP PSI membenarkan telah memecat Viani Limardi dari keanggotaan partai. Anggota DPRD DKI Komisi D Viani Limardi dipecat dengan alasan menggelembungkan dana reses Maret 2021, tidak melakukan kebijakan partai yakni memotong gaji dan tunjangan untuk dana covid-19, dan tidak mengakui kesalahan soal pelanggaran pembatasan ganjil/genap. (OL-13)
Baca Juga: PSI Beberkan Alasan Berhentikan Viani Limardi
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved