Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL ketua DPRD DKI Zita Anjani meminta Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi untuk menghormati sejumlah fraksi yang menolak interpelasi Formula E.
"Tolong dihormati. Warga DKI juga ngerti hitung-hitungan politik kok. Kan jelas 7 fraksi ini jumlahnya lebih banyak. Kalau ada pihak yang tetap ngotot, ini justru tidak menghargai proses demokrasi di DPRD," ujar Zita, Rabu (29/9).
Baca juga: Gerindra Sarankan Anies tak Perlu Hadiri Rapur Interpelasi Formula E
"Masa 7 fraksi dikatain parlemen jalanan. Dituduh dikasih uang sama Gubernur. Itu jahat sekali lah," imbuhnya.
Lebih lanjut, dia mengajak sesama anggota DPRD DKI untuk tidak gaduh di tengah kesulitan warga akibat pandemi covid-19. "Kasihan warga Jakarta. Kita pertontonkan dengan hal-hal seperti ini. Wakil rakyat harusnya hadir di tengah kegelisahan masyarakat," pungkas Zita.
"Ini zaman lagi susah, ekonomi susah, pangan susah, ayo berempati," sambungnya.
Baca juga: Ketua DPRD DKI: Jangan Buat Parlemen Jalanan
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyatakan bahwa rapat paripurna ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Rapat tidak diteruskan lantaran sempat diskors selama satu jam.
Lalu, Pras, sapaan akrabnya, kembali membuka rapat. Namun, jumlah peserta paripurna masih belum juga memenuhi kuorum, karena hanya dihadiri 32 orang.(OL-11)
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved