Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyayangkan atas sikap tujuh fraksi DPRD serta empat Wakil Ketua DPRD yang secara keras menolak adanya rapat paripurna interpelasi Formula E.
Padahal, rapat paripurna interpelasi Formula E telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD.
Adapun ketujuh fraksi menolak rapat paripurna karena menganggap pembahasan interpelasi awalnya tak masuk dalam undangan agenda Bamus. Ketujuh fraksi, yakni Partai Gerindra, Golkar, NasDem, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP-PKB.
Prasetyo menyebut mestinya penolakan tersebut diwujudkan dalam rapat paripurna.
"Bamus ini forumnya paripurna di dalam rapat paripurna. Nanti itu istilahnya kuorum atau tidak kuorum, terjadi di paripurna. Jangan dibuat kayak parlemen jalanan," ungkap Pras, Selasa (28/9).
Baca juga: DPRD DKI Putuskan Hak Interpelasi Formula E Besok
Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD DKI menyatakan sikap menolak untuk menghadiri rapat paripurna penentuan interpelasi Formula E yang rencananya digelar Selasa, 28 September besok.
Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi Gerindra, Mohamad Taufik menytirkan ketujuh faksi tak akan hadir dalam rapat paripurna karena agenda tersebut dianggap ilegal.(OL-5)
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Fraksi DPRD PDIP Kota Tangerang berencana melakukan hak interpelasi kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin.
Ganjar mengajak partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus KTP elektronik.
Jika DPRD DKI Jakarta ingin melaksanakan Interpelasi, pelaksanaanya harus segera dilakukan. Ia mengimbau jangan sampai hak interpelasi hanya nampak sebagai omong kosong politik.
Ia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved