Selasa 21 September 2021, 16:16 WIB

Diperiksa KPK, Ketua DPRD DKI Dicecar Soal Anggaran Tanah Munjul

Dhika Kusuma Winata | Megapolitan
Diperiksa KPK, Ketua DPRD DKI Dicecar Soal Anggaran Tanah Munjul

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi

 

KOMISI Pemberntasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Seusai diperiksa, Edi mengaku dimintai keterangan oleh penyidik mengenai mekanisme penganggaran pengadaan tanah tersebut.

"Ditanya soal mekanisme aja, mekanisme anggaran. Dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), KUA (Kebijakan Umum Anggaran), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) begitu aja," kata Prasetyo sesuai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/9).

Prasetyo mengatakan semua mekanisme penganggaran untuk kebutuhan pembangunan Pemprov DKI dibahas di dalam komisi di DPRD. Menurutnya, DPRD hanya menyetujui anggaran yang diajukan pemprov. Tanggung jawab penggunaan anggaran itu, ujarnya, berada di tangan pemprov.

"Namanya dia minta selama itu dipergunakan dengan baik tidak masalah. Di pembahasan-pembahasan itu langsung sampai ke banggar besar. Dari banggar besar kita ketok palu, gelondongan itu saya serahkan kepada eksekutif nah itu eksekutif yang harus bertanggungjawab," ucap Prasetyo.

Baca juga: Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK

"Pembahasannya selesai, tanya Pak Gubernur aja," imbuhnya.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan tersangka eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles, Dirut PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar.

Tak hanya itu, PT Adonara Propertindo juga ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Proses pembelian tanah di Munjul itu diduga menyalahi aturan dan merugikan keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

Dalam kasus itu, Perumda Sarana Jaya berkerja sama dengan PT Adonara untuk mencari lahan yang dijadikan bank tanah. KPK menduga pengadaan tanah di Munjul tersebut melawan aturan dan hukum.

Komisi antirasuah menyebutkan tidak ada kajian kelayakan objek tanah dalam pengadaan tersebut. Kemudian, diduga tidak dilakukan kajian appraisal (penilaian). KPK juga menduga ada kongkalikong kesepakatan harga sebelum negosiasi resmi dilakukan.(OL-4)

Baca Juga

Antara

Soal Ganti Rugi Rusunami Petamburan, DKI Klaim Ikuti Putusan Pengadilan 

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 15:52 WIB
Diketahui, sejumlah warga yang tinggal di Rusunami Petamburan mengadukan Pemprov DKI ke Ombudsman, agar memberikan ganti rugi terkait...
AFP

Tips Memilih Password yang Aman Agar Tidak Mudah Ditebak

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 15:09 WIB
Konsultan keamanan siber Teguh Aprianto memberikan kiat untuk memilih kata kunci yang aman demi menghindari risiko-risiko yang tak...
Dok MI/Rommy Pujianto

16 Pengendara Motor Jatuh Akibat Jalanan Licin di Depok

👤Kisar Rajaguguk 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 14:44 WIB
jatuhnya belasan orang pengendara sepeda motor akibat ceceran tanah dari truk pengangkut tanah menimbun aspal sehingga kondisi jalan aspal...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menghadang Ganasnya Raksa

Indonesia masih menjadi sasaran empuk perdagangan ilegal merkuri, terutama dari Tiongkok dan Taiwan. Jangan sampai peristiwa Minamata pada 1956 di Jepang terjadi di sini.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya