Jumat 17 September 2021, 14:14 WIB

Dua Kasus Korupsi DPKP Kota Depok Naik ke Penyidikan

Kisar Rajaguguk | Megapolitan
Dua Kasus Korupsi DPKP Kota Depok Naik ke Penyidikan

MI/Tiyok
Ilustrasi

 

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Depok tingkatkan kasus tindak pidana korupsi belanja sepatu dan pakaian dinas lengkap (SPDL) senilai Rp2 miliar pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok ke penyidikan.

Selain SPDL, Kejari setempat juga menaikkan kasus korupsi pemotongan gaji pegawai di DPKP ke tingkat penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Sri Kuncoro mengatakan dua perkara korupsi di DPKP yang menyeret sejumlah pejabat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok senilai Rp2 miliar telah dinaikkan ke penyidikan.

"Dua perkara korupsi di DPKP telah kami naikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sekarang perkara ditangani Seksi Tindak Pidana Khusus," kata Kuncoro kepada Media Indonesia, Jumat (17/9).

Ia mengatakan dua perkara korupsi tersebut dinaikkan ke tingkatan penyidikan pada Rabu (15/9) dan di publikasikan saat pergantian kepala seksi intelijen dari Herlangga Wisnu Murdianto kepada Andi Rio Rahmat Jumat (17/9).

" Kami tingkatkan setelah ekspos di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat di Bandung, dan dipublikasikan ketika pergantian kepala seksi intelijen, " ujarnya.

Menurut Kuncoro setelah kasus korupsi ditingkatkan ke penyidikan, pihaknya melakukan pemeriksaan lanjutan.

" Kita kini telah mulai melakukan pemeriksaan penyidikan atas dua kasus tersebut, " ucapnya.

Kejaksaan Kota Depok memastikan kasus korupsi SPDL dan pemotongan gaji pegawai DPKP Kota Depok berlanjut ke penuntutan dan disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Dalam penanganan dua kasus korupsi ini, tegas Kuncoro pihaknya bertindak profesional. Artinya, kejaksaan negeri tidak tebang pilih.

Kuncoro melanjutkan ditingkat penyelidikan yang dilakukan seksi intelijen dan yang dilakukan seksi tindak pidana khusus, kejaksaan negeri sudah memeriksa 50 orang saksi.

Baca juga : Pemprov DKI Sempat Mediasi dengan Tim Penggugat Perkara Polusi Udara

" Kami telah melakukan pengumpulan data (Puldat) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) serta meminta keteranganan 50 orang saksi tentang apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri tentang kasus korupsi SPDL dan pemotongan gaji pegawai DPKP Kota Depok, keterangan saksi telah kami catatkan dalam berita acara pemeriksaan, " tegas Kuncoro.

Ditegaskan, kasus korupsi SPDL dan pemotongan honor pegawai DPKP ditangani pihaknya sejak April 2021.

Pemeriksaan ini untuk menggali fakta hukum terkait kasus korupsi tahun 2017 (Rp699.390.000), tahun 2018 (Rp676.725.000), tahun 2019 (Rp639.926.000) setotal Rp2 miliar.

Untuk diketahui, korupsi SPDL senilai Rp2 miliar dan korupsi pemotongan honor pegawai DPKP diungkap Sandi Butar-Butar salah seorang dari pegawai DPKP.

Khusus korupsi proyek pengadaan sepatu dan PDL sebesar Rp2 miliar modusnya dengan memecah-mecah anggaran untuk mengakali pemakaian atau pengadaan secara elektronik.

Belanja SPDL ini harusnya dilelangkan lewat jasa unit layanan pengadaan (ULP) Kota.

Tapi yang terjadi paket lelang justru dipecah menjadi paket tanpa lelang atau penunjukan langsung (PL) untuk memperkaya diri (OL-2)

Baca Juga

Antara/Reno Esnir.

Proses Hukum Anggota TNI Bantu Rachel Vennya masih Berjalan

👤Rahmatul Fajri 🕔Rabu 27 Oktober 2021, 20:16 WIB
Herwin mengatakan sejauh ini diketahui hanya dua anggota TNI itu yang membantu Rachel kabur dari...
Medcom.id/Mohamad Rizal.

Dua Pria Curi Truk Ekspedisi di Tanah Abang

👤Rahmatul Fajri 🕔Rabu 27 Oktober 2021, 17:58 WIB
Saat situasi sudah sepi pada dini hari dan tidak ada petugas keamanan yang berjaga, para pelaku langsung melancarkan aksi kriminal...
DOK MI.

Pelaku Eksibisionis di Dukuh Atas Dijerat Pasal Berlapis

👤Rahmatul Fajri 🕔Rabu 27 Oktober 2021, 16:44 WIB
Pelaku dijerat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukumannya di atas 5 tahun...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menghadang Ganasnya Raksa

Indonesia masih menjadi sasaran empuk perdagangan ilegal merkuri, terutama dari Tiongkok dan Taiwan. Jangan sampai peristiwa Minamata pada 1956 di Jepang terjadi di sini.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya