Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KETUA Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan, fraksinya mendukung penuh langkah sejumlah anggotanya yang hendak mengajukan hak interpelasi untuk mempertanyakan rencana kegiatan balapan mobil listrik Formula E kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Gembong mengatakan, Fraksi PDI-P mendukung para inisiator pengajuan hak interpelasi itu. "Posisi fraksi ada untuk memberikan support dan dukungan kepada teman-teman sebagai inisiator (pengajuan hak interpelasi)," kata Gembong melalui telepon, di Jakarta, Selasa (17/8).
Dia mengemukakan, interpelasi merupakan hak anggota yang bisa digunakan oleh siapapun. Interpelasi bisa diajukan dalam rapat paripurna untuk dibahas jika diajukan sedikitnya 15 anggota berasal minimal dari dua fraksi berbeda.
Meski belum menugaskan secara resmi seluruh anggota fraksi, Gembong menyebutkan PDI-P akan mendorong interpelasi itu bisa terwujud. "Sikap fraksi adalah memberikan dukungan kepada anggota Fraksi PDI-P yang sekarang sedang melakukan penggalangan terhadap fraksi-fraksi lain untuk diajak bersama-sama melakukan dukungan terhadap usul inisiatif melakukan interpelasi itu," lanjut Gembong.
Dia mengatakan, pada saatnya nanti Fraksi PDI-P akan menugaskan seluruh anggotanya untuk mendukung interpelasi itu agar berjalan. "Tahapan berikutnya gimana? Tahapan berikutnya seluruh anggota fraksi pasti memberikan dukungan itu. Tapi pada saatnya nanti, bukan sekarang," kata Gembong.
Sebelumnya, lima anggota Fraksi PDI-P, antara lain Wakil Ketua Fraksi PDI-P, Ima Mahdiah, mengisiasi pengajuan hak interpelasi untuk program Formula E. Ima Mahdiah mengunggah surat penyampaian usulan hak interpelasi yang ditunjukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta lewat akun Instagramnya @ima.mahdiah.
"Betul (sudah mengajukan interpelasi)," kata Ima saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. (OL-8)
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 di Bali. Dukungannya solid dari Rakernas dan kongres.
Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengenang sosok almarhum Kwik Kian Gie sebagai ekonom yang konsisten berpihak kepada rakyat dan tidak pernah lelah memperjuangkan kepentingan publik
Kwik Kian Gie meninggal dunia pada Senin (28/7) malam di usia 90 tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved