Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Ombudsman RI Hery Susanto melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menyampaikan laporan masyarakat DKI Jakarta yang diterima Ombudsman selama 2021 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (12/8).
Hery Susanto memaparkan ada lima besar pengaduan berdasarkan substansi laporan masyarakat di wilayah Jakarta Raya yakni pendidikan, agraria, kepolisian, permukiman dan perumahan, serta kesehatan. "Ada pula praktik malaadministrasi berupa penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima.
Berdasarkan jumlah laporan masyarakat dari kota pelapor, Jakarta Selatan menerima 37 laporan pengaduan masyarakat, Jakarta Timur 35, Jakarta Pusat 18, Jakarta Barat 16, dan Jakarta Utara 11. Sedangkan lima besar instansi terlapor yang banyak dilaporkan masyarakat yaitu dinas pendidikan, Polda Metro Jaya, Pemprov DKI Jakarta, kantor pertanahan, dan dinas sosial.
Dalam sesi akhir pemaparannya, Hery Susanto menyampaikan harapan Ombudsman kepada Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah harapan itu mencakup percepatan penyelesaian laporan masyarakat dengan mengoptimalkan focal point pada instansi terlapor di lingkup Pemprop DKI Jakarta, mewujudkan koordinasi dan kolaborasi yang efektif dalam penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan malaadministrasi di lingkup Pemprov DKI Jakarta, serta koordinasi dan kerja sama dalam rangka pengawasan perbaikan pelayanan di di lingkup Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Nilai Aturan Ganjil Genap di Masa PPKM berjalan Baik
Ombudsman RI akan membangun engagement dengan Pemprov DKI Jakarta agar rekomendasi Ombudsman dipatuhi oleh penyelenggara negara/penyelanggara pelayanan publik di lingkup Pemprov DKI Jakarta dalam pelayanan publik. (OL-14)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Anies pun turun mencoba ikut memanen kol bersama para petani
Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih adil dan adil makmur bagi semua, bukan untuk sebagian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved