Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGARAN pendapatan dan belanja daerah di Kota Depok, tahun 2021 baru terserap 30 persen. Padahal, idealnya di kuartal II, anggaran itu harus terserap hingga 50-70 persen.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Depok Nina Suzana mengakui penyerapan anggaran tahun 2021 di Kota Depok masih 30 persen.
"Penyerapan rendah di belanja langsung namun finalnya baru akan ketahuan di kuartal 3 dan 4," kata Nina, Jumat (30/7).
Dari total belanja langsung sebesar Rp3,8 trilun, baru terserap 30 persen atau sekitar Rp1,140 triliun. Artinya, masih Rp2.660 triliun lagi dana APBD belum terserap.
Nina tak menjelaskan penyebab rendahnya serapan pada belanja langsung atau kegiatan fisik tersebut.
Dihimpun keterangan di Kantor BKAD Kota Depok, rendahnya serapan anggaran pada belanja langsung titiknya ada di proses pelelangan dimana mulai tahun ini proyek fisik non-lelang atau penunjukan langsung (PL) semua terpusat di bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Depok. Hal inilah yang membuat lelang fisik proyek tidak maksimal.
Sebelumnya, proyek fisik PL atau tanpa lelang yang hendel satuan kerja atau organisasi perangkat daerah (OPD) dinas atau badan. Tapi sejak tahun ini penanganan proyek fisik PL dikelola ULP.
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKB Babai Suhaemi menganggap lambannya penyerapan anggaran bukan karena belum dibayarnya proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga, melainkan terlambatnya lelang proyek.
"Kalau lelang cepat, pengerjaan juga cepat, otomatis pembayaran mengikuti." katanya.
Menurut Babai, penyerapan anggaran rendah meski sudah menjelang triwulan ketiga sudah sering terjadi setiap tahunnya.
Ia khawatir pekerjaan yang dikerjakan asal-asalan karena dikejar deadline proyek pemerintah. "Ini harus ada evaluasi soal lambannya lelang proyek," pungkas Babai (OL-13)
Baca Juga: BMKG: Jakarta Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini
Melubernya sampah ke jalan tersebut terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Sebagian wilayah Condet, Jakarta sudah kebanjiran, Jumat (30/1).
Kondisi ini memaksa pengendara untuk ekstra waspada dan menurunkan kecepatan secara drastis guna menghindari kecelakaan.
Jarak struktur bangunan yang tidak terlalu menempel pada lereng menjadi faktor kunci minimnya dampak fatal.
Pemerintah Kota Depok turut mengeluarkan peringatan dini bagi warga, terutama bagi mereka yang bermukim di daerah dengan topografi perbukitan atau dekat aliran sungai.
Langkah ini diambil untuk menekan intensitas hujan di daratan dengan cara menebar garam di awan-awan hujan sebelum memasuki wilayah pemukiman padat.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved