ANGGARAN pendapatan dan belanja daerah di Kota Depok, tahun 2021 baru terserap 30 persen. Padahal, idealnya di kuartal II, anggaran itu harus terserap hingga 50-70 persen.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Depok Nina Suzana mengakui penyerapan anggaran tahun 2021 di Kota Depok masih 30 persen.
"Penyerapan rendah di belanja langsung namun finalnya baru akan ketahuan di kuartal 3 dan 4," kata Nina, Jumat (30/7).
Dari total belanja langsung sebesar Rp3,8 trilun, baru terserap 30 persen atau sekitar Rp1,140 triliun. Artinya, masih Rp2.660 triliun lagi dana APBD belum terserap.
Nina tak menjelaskan penyebab rendahnya serapan pada belanja langsung atau kegiatan fisik tersebut.
Dihimpun keterangan di Kantor BKAD Kota Depok, rendahnya serapan anggaran pada belanja langsung titiknya ada di proses pelelangan dimana mulai tahun ini proyek fisik non-lelang atau penunjukan langsung (PL) semua terpusat di bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Depok. Hal inilah yang membuat lelang fisik proyek tidak maksimal.
Sebelumnya, proyek fisik PL atau tanpa lelang yang hendel satuan kerja atau organisasi perangkat daerah (OPD) dinas atau badan. Tapi sejak tahun ini penanganan proyek fisik PL dikelola ULP.
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKB Babai Suhaemi menganggap lambannya penyerapan anggaran bukan karena belum dibayarnya proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga, melainkan terlambatnya lelang proyek.
"Kalau lelang cepat, pengerjaan juga cepat, otomatis pembayaran mengikuti." katanya.
Menurut Babai, penyerapan anggaran rendah meski sudah menjelang triwulan ketiga sudah sering terjadi setiap tahunnya.
Ia khawatir pekerjaan yang dikerjakan asal-asalan karena dikejar deadline proyek pemerintah. "Ini harus ada evaluasi soal lambannya lelang proyek," pungkas Babai (OL-13)
