Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGARAN pendapatan dan belanja daerah di Kota Depok, tahun 2021 baru terserap 30 persen. Padahal, idealnya di kuartal II, anggaran itu harus terserap hingga 50-70 persen.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Depok Nina Suzana mengakui penyerapan anggaran tahun 2021 di Kota Depok masih 30 persen.
"Penyerapan rendah di belanja langsung namun finalnya baru akan ketahuan di kuartal 3 dan 4," kata Nina, Jumat (30/7).
Dari total belanja langsung sebesar Rp3,8 trilun, baru terserap 30 persen atau sekitar Rp1,140 triliun. Artinya, masih Rp2.660 triliun lagi dana APBD belum terserap.
Nina tak menjelaskan penyebab rendahnya serapan pada belanja langsung atau kegiatan fisik tersebut.
Dihimpun keterangan di Kantor BKAD Kota Depok, rendahnya serapan anggaran pada belanja langsung titiknya ada di proses pelelangan dimana mulai tahun ini proyek fisik non-lelang atau penunjukan langsung (PL) semua terpusat di bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Depok. Hal inilah yang membuat lelang fisik proyek tidak maksimal.
Sebelumnya, proyek fisik PL atau tanpa lelang yang hendel satuan kerja atau organisasi perangkat daerah (OPD) dinas atau badan. Tapi sejak tahun ini penanganan proyek fisik PL dikelola ULP.
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKB Babai Suhaemi menganggap lambannya penyerapan anggaran bukan karena belum dibayarnya proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga, melainkan terlambatnya lelang proyek.
"Kalau lelang cepat, pengerjaan juga cepat, otomatis pembayaran mengikuti." katanya.
Menurut Babai, penyerapan anggaran rendah meski sudah menjelang triwulan ketiga sudah sering terjadi setiap tahunnya.
Ia khawatir pekerjaan yang dikerjakan asal-asalan karena dikejar deadline proyek pemerintah. "Ini harus ada evaluasi soal lambannya lelang proyek," pungkas Babai (OL-13)
Baca Juga: BMKG: Jakarta Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini
Selain menangkap tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan praktik uang palsu
Disnaker Kota Depok membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk memastikan hak pekerja terpenuhi selama Lebaran 2026.
Pemda mengakui adanya kendala pengangkutan akibat daya tampung TPA yang sudah tidak memadai.
Kepala Dinkes Depok Devi Maryori menekankan pencegahan campak melalui pemantauan, imunisasi, dan edukasi kesehatan masyarakat.
CEO Sagha Group Hanta Yuda Rasyid menyalurkan 15.000 santunan bagi dhuafa, ojek online, disabilitas, hingga pekerja informal di Jabodetabek selama Ramadan 1447.
INTENSITAS bencana tanah longsor akibat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi di Kota Depok, Jawa Barat per Februari 2026 meningkat.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved