Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGARAN pendapatan dan belanja daerah di Kota Depok, tahun 2021 baru terserap 30 persen. Padahal, idealnya di kuartal II, anggaran itu harus terserap hingga 50-70 persen.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Depok Nina Suzana mengakui penyerapan anggaran tahun 2021 di Kota Depok masih 30 persen.
"Penyerapan rendah di belanja langsung namun finalnya baru akan ketahuan di kuartal 3 dan 4," kata Nina, Jumat (30/7).
Dari total belanja langsung sebesar Rp3,8 trilun, baru terserap 30 persen atau sekitar Rp1,140 triliun. Artinya, masih Rp2.660 triliun lagi dana APBD belum terserap.
Nina tak menjelaskan penyebab rendahnya serapan pada belanja langsung atau kegiatan fisik tersebut.
Dihimpun keterangan di Kantor BKAD Kota Depok, rendahnya serapan anggaran pada belanja langsung titiknya ada di proses pelelangan dimana mulai tahun ini proyek fisik non-lelang atau penunjukan langsung (PL) semua terpusat di bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Depok. Hal inilah yang membuat lelang fisik proyek tidak maksimal.
Sebelumnya, proyek fisik PL atau tanpa lelang yang hendel satuan kerja atau organisasi perangkat daerah (OPD) dinas atau badan. Tapi sejak tahun ini penanganan proyek fisik PL dikelola ULP.
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKB Babai Suhaemi menganggap lambannya penyerapan anggaran bukan karena belum dibayarnya proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga, melainkan terlambatnya lelang proyek.
"Kalau lelang cepat, pengerjaan juga cepat, otomatis pembayaran mengikuti." katanya.
Menurut Babai, penyerapan anggaran rendah meski sudah menjelang triwulan ketiga sudah sering terjadi setiap tahunnya.
Ia khawatir pekerjaan yang dikerjakan asal-asalan karena dikejar deadline proyek pemerintah. "Ini harus ada evaluasi soal lambannya lelang proyek," pungkas Babai (OL-13)
Baca Juga: BMKG: Jakarta Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini
CEO Sagha Group Hanta Yuda Rasyid menyalurkan 15.000 santunan bagi dhuafa, ojek online, disabilitas, hingga pekerja informal di Jabodetabek selama Ramadan 1447.
INTENSITAS bencana tanah longsor akibat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi di Kota Depok, Jawa Barat per Februari 2026 meningkat.
Dana tersebut diindikasikan digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi, pembayaran bunga deposito yang telah dicairkan tanpa sepengetahuan deposan
Meskipun harga terpantau stabil, pemerintah akan terus melakukan sidak secara rutin selama Ramadan untuk memantau pergerakan harga.
Selain kendala fisik, pasar tersebut juga kerap dijadikan tempat berkumpulnya gelandangan dan pengemis
Melubernya sampah ke jalan tersebut terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved