Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perkantoran untuk melihat kepatuhan perusahaan terhadap aturan PPKM darurat.
Diketahui, selama PPKM darurat, hanya perusahaan esensial diperbolehkan untuk beroperasi sebesar 50%. Lalu, untuk perusahaan yang bergerak di sektor kritikal diperbolehkan beroperasi hingga 100%.
Namun, saat sidak ke salah satu perusahaan, yakni PT Equity Life Indonesia, di Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta, Anies justru menemukan sejumlah karyawan yang wajib masuk kantor. Anies menilai perusahaan tersebut tergolong di luar dua kategori esensial dan kritikal. Sehingga, harus menerapkan kebijakan work from home 100%.
Baca juga: Langgar PPKM Darurat, Polisi Periksa Ray White dan Equity Life
"Kantor-kantor di gedung pencakar langit Jakarta di lantai 43, semuanya orang-orang yang sangat terdidik. Kantornya bukan termasuk esensial, bukan termasuk kritikal, tetapi semua tetap bekerja. Bukan saja melanggar peraturan, tapi tidak memikirkan keselamatan," tutur Anies dalam video yang diunggah di akun Instagram, Selasa (6/7).
Terlebih, Anies melihat ada karyawan perempuan yang sedang hamil berada di lingkungan kantor. Padahal, perempuan hamil termasuk kategori yang rentan terpapar covid-19.
"Kalau terpapar komplikasinya tinggi. Pelanggaran yang dilakukan bukan sekedar pelanggaran atas peraturan yang dibuat pemerintah, tapi ini pelanggaran atas tanggung kemanusiaan," tegas Anies.
Baca juga: Anies Geram, Perusahaan Non-Esensial Masih Wajibkan Karyawan ke Kantor
"Kami meminta semuanya, jangan tiru yang terjadi. Saya sampaikan pada managernya, bahwa buat aturan untuk melindungi pegawainya. Pemiliknya harus bertanggung jawab. Jangan pemiliknya berlindung di rumah, isolasi di rumah, sebuah langkah yang benar, tapi pekerjanya disuruh berangkat kerja," imbuhnya.
Dia pun meminta pemilik perusahaan bertanggung jawab dan terlibat dalam penanggulangan pandemi covid-19. Anies juga menekankan agar pelanggaran aturan PPKM darurat segera diproses kepolisian. Sebab, tindakan itu sudah melanggar UU Karantina Kesehatan.
"Jadi, saya minta kepada semua. Mari ambil sikap tanggung jawab. Ini bukan sekadar peraturan, bukan sekadar pasal. Ini adalah soal melindungi sesama, melindungi saudara-saudara kita, melindungi anak buah kita," tandas Anies.(OL-11)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Peruri menggelar Peruri Own Voice (POV) Playbook Series, sebuah program komunikasi yang bertujuan menjadikan suara karyawan sebagai kekuatan utama dalam membangun citra perusahaan.
KOMITMEN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)
DIREKTUR Center Of Budget (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta pengadilan untuk memiskinkan pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus investasi bodong
BERDASARKAN data AAJI terkait pertumbuhan penjualan premi setahun hingga semester I 2025, perusahaan asuransi ini menempati posisi teratas mencapai Rp2,0 triliun.
DANA pensiun swasta terbesar di Norwegia, KLP Pension, memutuskan untuk mencoret dua perusahaan raksasa industri pertahanan dari portofolio investasinya.
Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese, membongkar keterlibatan sejumlah perusahaan internasional dalam mendukung genosida Israel itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved