Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengerahkan sebanyak 100 personel dikerahkan untuk membantu berjaga di 10 lokasi penyekatan. Lokasi penyekatan ini untuk membatasi mobilitas warga selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan, setiap lokasi disiagakan 10 personel yang juga bertugas melakukan penindakan terhadap pengguna jalan yang melanggar protokol kesehatan (prokes).
"Kami bersama TNI dan Polri melakukan penyekatan atau filterisasi di 10 lokasi. Kalau ada pelanggaran kami tindak sesuai kewenangan kami," ujarnya, Senin (28/6).
Baca juga : Polisi Tangkap Pengemudi Pajero Arogan di Jakarta Utara
Arifin menjelaskan, untuk 10 lokasi penyekatan ditetapkan yakni, kawasan Bulungan, Kemang, Jalan Gunawarman dan Jalan Suryo, Sabang, Cikini Raya, Asia Afrika, Banjir Kanal Timur (BKT), jawasan Kota Tua, Boulevard Kelapa Gading dan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).
"Pembatasan kegiatan masyarakat melalui penyekatan ini dimulai pukul 21.00 WIB sampai 04.00 WIB," terangnya.
Ia menambahkan, tugas Satpol PP melekat di semua aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan prokes baik yang diselenggarakan oleh Polri maupun TNI.
"Semua yang kita lakukan tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan keselamatan pada kita semua," pungkasnya. (OL-2)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Satpol PP Garut kemudian menggelar sidang etik. CS mengaku tayangan itu merupakan inisiatif pribadi, dengan tujuan menonjolkan eksistensinya.
Mereka sudah diberikan sanksi skorsing selama 1-3 bulan. Mereka tidak bekerja, tidak mendapatkan gaji dan tunjangan
Ke 13 anggota Satpol PP itu tampil dalam rekaman video yang menyatakan dukungannya terhadap calon presiden nomor urut 2.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan enam tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk dalam kriteria sangat rawan.
Penertiban ini dilakukan sebagai langkah menciptakan suasana yang tertib dan damai,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved