Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PEMPROV DKI Jakarta siap melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat target vaksinasi covid-19 di wilayah Ibu Kota. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar herd immunity di Jakarta bisa tercapai pada Agustus ini.
Artinya, pada Agustus 2021, Pemprov DKI harus menuntaskan vaksinasi covid-19 bagi 8 juta warga. Saat ini, vaksinasi pada penyuntikan tahap 1 dan 2 baru mencapai 2,75 juta orang.
"Untuk mencapai 7,5 juta tentu harus berkolaborasi dengan berbagai pihak," ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti di Balai Kota, Seasa (15/6).
Baca juga: Jokowi Minta Anies Tekan Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta
Menurutnya, Gubernur DKI Anies Baswedan juga telah mengadakan koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Presiden. Dalam hal ini, mempercepat pencapaian target vaksinasi dengan melibatkan berbagai unsur, seperti swasta dan TNI-Polri.
"Tadi sudah dirapatkan Pak Gubernur dengan forkopimda, bagaimana peran TNI-Polri, swasta, institusi pendidikan dan berbagai bentuk kolaborasi untuk percepatan (vaksinasi)," imbuh Widyastuti.
Baca juga: Usul PAN, Warga DKI yang Masuk Mal-Kafe Harus Divaksin
Dihubungi terpisah, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jhonny Simanjuntak menilai pelibatan unsur swasta dan masyarakat di tingkat terkecil menjadi kunci percepatan vaksinasi. Tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, pengurus RT/RW, kader posyandu, hingga kader PKK, juga harus dilibatkan untuk mendorong kesediaan masyarakat untuk divaksin.
Sebab, salah satu hambatan vaksinasi covid-19 di Jakarta adalah keraguan masyarakat terhadap vaksin covid-19. "Iya masih ada masyarakat yang apatis. Kita harus jemput bola mendekatkan vaksin kepada masyarakat. Yang melakukan itu disertai kader posyandu dan PKK. Mereka sudah biasa melakukan sosialisasi imunisasi. Jadi ini bisa efektif," tukasnya.(OL-11)
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mendorong Pemprov DKI memberikan ruang kerja yang layak bagi penyandang disabilitas.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, dilaporkan putus sekolah.
Terdapat 602 unit pompa stasioner yang tersebar di 205 lokasi serta 573 unit pompa mobile di lima wilayah administrasi Jakarta.
OMC merupakan bentuk mitigasi proaktif dan antisipasi dari pemerintah daerah. Berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG terdapat potensi peningkatan curah hujan di pertengahan Agustus.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari menjabat tak mengekang kebebasan masyarakat sipil.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria mengungkapkan tantangan demokrasi Indonesia pada pemerintahan Prabowo ke depan semakin berat, khususnya dalam memulihkan integritas kelembagaan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved