WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim pemerintahannya bebas dari tindak pidana korupsi terkait unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) cabang se-Jakarta, Selasa (6/4), yang menuntut kasus korupsi di lingkungan Pemprov DKI diusut tuntas.
"Kami tentu mengerti dan memahami serta mengupayakan pentingnya penegakkan hukum, pentingnya pencegahan korupsi. Alhamdulillah DKI Jakarta mendapatkan award antikorupsi. Ini upaya yang terus kami tingkatkan dan memastikan bahwa Jakarta bebas dari korupsi," kata Riza, Rabu (7/4).
HMI-MPO, dalam tuntutan mereka, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengusut Gubernur DKI Anies Baswedan untuk melihat
keterlibatannya dalam kasus pengadaan lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan pengadaan alat fitnes GOR Jakarta Barat.
Baca juga: Pembebasan Lahan MRT Jalur Kota-Ancol Capai Rp1,5 Triliun
Wagub DKI kemudian menyebut dirinya tidak keberatan dengan adanya aksi unjuk rasa karena menurutnya hal tersebut dijamin oleh negara. Namun, dia menekankan harus disertai fakta dan data.
"Negara kita adalah negara demokrasi, silahkan adik-adik mau demo, mau unjuk rasa, mau menyampaikan tertulis, dialog dan sebagainya. Namun, jangan asal demo tanpa fakta dan data," ucapnya.
"Sekalipun ketentuan undang-undang dibolehkan kita menyuarakan, menyampaikan aspirasi termasuk melakukan demo di manapun, termasuk di balai kota, tapi mohon adik-adik yang saya sayangi, yang saya cintai agar bicara sesuai fakta dan datanya. Jangan asal bicara apalagi bicara korupsi harus hati-hati," ancamnya.
Massa HMI-MPO datang di depan pintu gerbang Balai Kota, Selasa (6/4), sekitar pukul 13.00 WIB dengan membawa berbagai spanduk yang berisi desakan agar KPK memeriksa kemungkinan keterlibatan Anies dalam kasus pengadaan lahan Sarana Jaya dan pengadaan alat fitnes GOR Jakarta
Barat.
"Kami, HMI-MPO cabang se-Jakarta, mendesak KPK segera mennelusuri Gubernur Anies Baswedan dalam kasus korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp0 dan korupsi pengadaan alat fitnes GOR Jakbar. Kami minta Gubernur Anies bertanggung jawab atas dua kasus itu," tegas Koordinator Aksi Audi Hafiz Basri di Balai Kota Jakarta, Selasa (6/4).
Audi juga menyebut mereka mendesak KPK menyelesaikan dua kasus korupsi yang menyeret Yoory Corneles Pinontoan (Dirut Sarana Jaya); Taufik Gumilar (eks Sekretaris Dispora DKI Jakarta); Heru Haryanto (eks Kabid Sapras Dispora DKI); Suwasti (mantan Kasubag TUP UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar); dan Marjuk (pejabat Pengendali teknis kegiatan pengadaan alat fitnes di UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar) tersebut.
"Kami, HMI-MPO cabang se-Jakarta, juga menyatakan segala bentuk perencanaan APBD DKI Jakarta harus transparan dan akuntabel. Apabila
tuntutan kami dalam pernyataan sikap ini tidak ditindaklanjuti dan diindahkan Pemprov DKI, maka kami akan kembali melakukan aksi dengan massa lebih banyak," seru Audi. (Ant/OL-1)
