Jual Saham Miras Rp1 Triliun, Pemprov DKI Bisa Bangun 40 Sekolah

KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz terus mendorong pelepasan saham Pemprov DKI di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk. Ia menilai kepemilikan saham ini menimbulkan konflik kepentingan sehingga pengawasan Pemprov DKI pada peredaran bir dari perusahaan ini tidak ketat.

"Adanya saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta dan perda dalam bidang pengawasan minuman keras, ini akan sangat sulit dilakukan. Pengawasan akan optimal dilakukan bila Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki conflict of interest," kata Aziz dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di webinar Saham Miras Di Tengah Kriminalitas yang Mengganas Saatnya dilepas, Kamis (1/4).

Hal ini membuat Aziz meragukan kinerja Pemprov DKI dalam mengawasi dan membatasi minuman keras (miras) karena kepemilikan saham tersebut. Padahal saat ini untuk pengawasan legislasi tentang miras telah diatur melalui peraturan daerah (derda) seperti Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 74 Tahun 2005 tentang Minuman Beralkohol, dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 187 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Penjualan Minol.

Saat ini Pemprov DKI memiliki saham sebanyak 26,25% di Delta Djakarta. Sebanyak 58,33% milik San Miguel Malaysia dan 15,41% milik masyarakat.

Aziz juga memaparkan jika saham itu dijual, hasilnya bisa diberikan kepada badan usaha milik daerah (BUMD) lain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan seperti yang bergerak di sekor ketahanan pangan atau transportasi. Menurutnya, saham ini bila dijual dengan nilai jual sekarang sekitar Rp1 triliun bisa dibelikan beberapa kebutuhan semisal membangun 20 rumah sakit dan 40 sekolah serta melakukan konversi energi berupa kendaraan listrik ramah lingkungan.

"Kalau ingin nilai ekonomi berarti ke konversi energi. DKI ini ada 8,5 juta kendaraan roda dua yang menggunakan BBM berbasis fosil sehingga mengeluarkan polusi tidak ramah lingkungan. Apabila saham Delta Djakarta dijual kemudian berinvestasi di pembangunan transportasi berbasis listrik, saya kira banyak hal positif yang bisa dilakukan Pemprov DKI ini," paparnya.

PKS pun terus melakukan lobi kepada fraksi lain di DPRD DKI. Untuk menyetujui saham PT Delta Djakarta ini. Karena memang belum semua fraksi menyetujui permohonan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjual saham bir ini. (OL-14)