Anies Dinilai tidak Peka dengan Masyarakat Bawah

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan dan Pemprov DKI Jakarta baru-baru ini menerima penghargaan TOP Digital Awards 2020. Namun, DPRD DKI melihat penghargaan seperti itu tidak dirasakan kebanyakan warga Jakarta, terutama masyarakat kelas bawah.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak meminta Anies kembali memperhatikan janji-janji kampanyenya untuk warga Jakarta.

“Masalah lain adalah bagaimana Pemprov DKI mewujudkan janji kampanye. Pencapaian Digital adalah sisi yang kurang dirasakan masyarakat dan bukan janji kampanye,” kata Gilbert, Minggu (27/12).

Baca juga: Anggota DPRD DKI Sindir Anies Gemar Pamer Plakat

Gilbert merinci lebih detail, sektor yang dibutuhkan masyarakat Jakarta, misalnya UMKM yang minim sentuhan, juga sektor informal yang hampir tanpa sentuhan.

Menurutnya, hal itu tidak membutuhkan sistem digital. Melainkan perlu ada kebijakan anggaran dan program.

“Saat ini, hampir semua kebijakan anggaran dan program UMKM di DKI adalah dari APBN (Pemerintah Pusat), minim sekali yang berasal dari APBD (Pemprov DKI). Percuma sistem digital dibangun kalau tidak ada kebijakan yang prorakyat,” kritiknya.

Beberapa contoh lain kegagalan pencapaian adalah minimnya pencapaian rumah DP 0%. Ia mencatat hanya 780 rumah DP 0% yang terbangun dari target 300.000 dengan sisa waktu hingga 2022.

Pemprov DKI malah akan membangun perumahan di Kampung Akuarium dengan jumlah terbatas, sementara rumah sewa yang ada belum diisi. Padahal, struktur tanah di Kampung Akuarium tidak layak untuk gedung tinggi.

“Masalah banjir yang tidak terurai dan masih sebatas retorika tanpa kinerja, masalah sampah, masalah LRT yang disertai penjelasan Dinas Perhubungan yang mencla-mencle, Jaklingko yang belum jalan, dan beragam masalah lainnya yang tidak butuh sistem digital tapi kebijakan. Masalah baru ketiadaan lahan pemakaman untuk jenazah covid-19 juga tidak butuh sistem digital, tapi eksekusi,” paparnya. (OL-1)