Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menyebut usul Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar dana bantuan partai politik naik di tengah pandemi ini tak wajar.
Taufik pun tak habis pikir soal usul yang dikemukakan saat rapat pembahasan rancangan APBD 2021 pada November lalu itu. Menurutnya, usul itu bahkan tak pantas dikemukakan karena saat ini masyarakat sedang mengalami kesusahan.
"Nggak wajarlah," kata Taufik di Jakarta, Sabtu (26/12).
Ia juga menegaskan sikap ini bertolak belakang dengan sikap PSI yang menolak anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) beberapa waktu lalu.
Politikus Partai Gerindra itupun mempertanyakan sikap PSI itu.
"PSI yang minta naik kan? Nah, itu PSI. Biasanya dia teriak-teriak, malah dia minta naik. Itu lebih nggak wajar lagi," tandasnya.
Baca juga: Polisi Tabrak Warga Hingga Wafat, Tapi Orang Lain jadi Tersangka
Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz. Ia menyayangkan sikap PSI yang dinilainya tak prihatin dengan kondisi saat ini.
"Jika memang rekaman yang beredar itu benar, saya kira disini terlihat ketidakonsistenan PSI yang beberapa waktu lalu menyatakan menolak kenaikan anggaran untuk kegiatan dewan. Saya kira masyarakat bisa secara cerdas menilai konsistensi partai PSI dari pernyataan tersebut," tegas politikus PKS itu.
Sebelumnya, beredar rekaman video anggota Fraksi PSI Willia Aditya Sarana yang meminta agar ada kenaikan dana bantuan politik pada APBD 2021. Namun, ia sudah memberikan klarifikasi bahwa usul kenaikan dana bantuan itu berdasarkan rekomendasi dari KPK dan LIPI. (OL-4)
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Sapto mengatakan, awalnya pihak berusaha menghubungi pemilik rumah namun tak membuahkan hasil. Begitu pula kepada para penyewa sebelumnya yang juga tidak kooperatif.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Dalam Pergub yang baru tersebut, terdapat delapan bab yang mengatur pelaporan perkawinan, izin beristri lebih dari seorang atau poligami
DPRD DKI Jakarta mengumumkan penetapan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakata melalui Rapat Paripurna pada Selasa (14/1)
DINAS Kesehatan Jakarta Barat menuturkan ada tiga kecamatan yakni Cengkareng, Kebon Jeruk dan Kalideres yang mencatat 700 lebih kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) selama 2024
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Warga Jakarta diimbau agar berhati-hati dengan praktik politik uang, terlebih di masa tenang saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved