Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PUTRI kedua Wakil Presiden RI ke-12, Musjwirah Jusuf Kalla, melaporkan mantan kader Partai Demokrat Ferdinan Hutahaean dan pemerhati sosial dan politik Rudi S Kamri ke Bareskrim Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigjen Awi Setiyono menuturkan, laporan tersebut saat ini masih di proses administrasi di Biro Ops Bareskrim Polri.
"Sudah saya cek sejauh ini masih proses administrasi ya, sudah saha cek di Ditsiber ternyata belum sampe masih proses administrasi jadi masih di biro ops," ungkap Awi.
Awi menyebut pihaknya terus menunggu perkembangan kasus lebih lanjut.
Baca juga : Ini Dia Tim Pemburu Prokes Covid-19 Polda Metro
"Nanti kita tunggu siapa penyidiknya, nanti kita akan update ya," terangnya.
Sebelumnya, kuasa hukum pelapor, Muhammad Ikhsan menyebut pihaknya menuduhkan para pihak terlapor telah melakukan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Nanti polisi yang akan menentukan hasil dari laporan kami," ujarnya.
Adapun laporan tersebut telah terdaftar dalam nomor ST/407/12/2020/Bareskrim. Dalam laporan tersebut, pihaknya juga melampirkan sejumlah bukti tangkapan layar dari unggahan-unggahan para terlapor. (OL-2)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penurunan IHSG dipicu oleh penilaian MSCI terkait isu transparansi pasar saham Indonesia.
Menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden adalah keputusan yang tepat.
Kondisi tersebut menjelaskan mengapa kritik publik terhadap Polri kerap dirangkum dalam ungkapan 'tajam ke bawah, tumpul ke atas.'
ANALIS Politik dan Isu Intelijen, Boni Hargens mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian.
DUKUNGAN terhadap sikap Kapolri yang menolak usulan penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian mengalir.
WACANA Polri ditempatkan di bawah kementerian kembali mengemuka.
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh
Penindakan terhadap kendaraan over dimension over loading (ODOL) menjadi langkah krusial agar tidak ada lagi nyawa melayang akibat pelanggaran dimensi dan muatan berlebih.
Chelsea diminta memberikan tanggapan resmi paling lambat 19 September.
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved