Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok menghabiskan dana sebesar Rp100 miliar untuk penanganan pendemi covid-19, baik sisi kesehatan dan sosial.
"Anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp100 miiar diambil dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2020 karena tidak dianggarkan di APBD," ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah dan Aset (BKD-A) Kota Depok Nina Suzana, Rabu (11/11).
Ia menjabarkan, anggaran itu telah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan penanganan covid-19 dari segi kesehatan dan sosial ekonomi.
Anggaran tersebut juga dipakai untuk program jaring pengaman sosial, kebutuhan pencegahan dan penanganan, termasuk peralatan dan perlengkapan kesehatan.
"Saat ini masih dilakukan refocusing anggaran untuk memenuhi kebutuhan tanggap darurat Covid-19 yang masih sangat besar kebutuhannya," ujar Nina.
Baca Juga: 30 Persen APBD Depok untuk Penanganan Covid-19
Hingga saat ini kasus covid-19 di Kota Depok belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Pemkot Depok sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga skala kecil. Kali ini, kebijakannya dengan menerapkan pola hidup sehat bersahabat dengan covid melalai penerapanm protokol kesehatan.
Data terbaru hingga Rabu (11/11), jumlah kasus positif terinfeksi covid-19 mencapai 7.915 pasien dan meninggal 244 pasien.
Begitu dengan orang tanpa gejala (OTG) mencapai 833 pasien, orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 256 pasien dan pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 112 pasien (OL-13)
Baca Juga: Pegawai Positif Covid-19, Kantor Wali Kota Depok Ditutup Sepekan
Dampaknya, akses jalan satu-satunya menuju wilayah Kelurahan Cilangkap dan sekitarnya ditutup sementara.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
Perpanjangan pemutihan pajak kendaraan tersebut diberlakukan mengingat antrean masyarakat yang masih terjadi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved