Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok menghabiskan dana sebesar Rp100 miliar untuk penanganan pendemi covid-19, baik sisi kesehatan dan sosial.
"Anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp100 miiar diambil dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2020 karena tidak dianggarkan di APBD," ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah dan Aset (BKD-A) Kota Depok Nina Suzana, Rabu (11/11).
Ia menjabarkan, anggaran itu telah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan penanganan covid-19 dari segi kesehatan dan sosial ekonomi.
Anggaran tersebut juga dipakai untuk program jaring pengaman sosial, kebutuhan pencegahan dan penanganan, termasuk peralatan dan perlengkapan kesehatan.
"Saat ini masih dilakukan refocusing anggaran untuk memenuhi kebutuhan tanggap darurat Covid-19 yang masih sangat besar kebutuhannya," ujar Nina.
Baca Juga: 30 Persen APBD Depok untuk Penanganan Covid-19
Hingga saat ini kasus covid-19 di Kota Depok belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Pemkot Depok sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga skala kecil. Kali ini, kebijakannya dengan menerapkan pola hidup sehat bersahabat dengan covid melalai penerapanm protokol kesehatan.
Data terbaru hingga Rabu (11/11), jumlah kasus positif terinfeksi covid-19 mencapai 7.915 pasien dan meninggal 244 pasien.
Begitu dengan orang tanpa gejala (OTG) mencapai 833 pasien, orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 256 pasien dan pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 112 pasien (OL-13)
Baca Juga: Pegawai Positif Covid-19, Kantor Wali Kota Depok Ditutup Sepekan
Operasi serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan wilayah hukum Polsek Bojongsari tetap aman dari pengaruh negatif miras.
Potensi pelayanan RPH sebagai besar, terutama saat hari-hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri dan Idul Adha.
Dari tiga pelaku yang diamankan ini, satu di antaranya terpaksa ditembak di bagian kaki kanannya karena melawan saat dibekuk.
Kemudian, terdakwa menghampiri korban untuk meminta sebatang rokok dan dijawab korban tidak ada.
Dirinya memastikan tidak ada kendala gesekan dengan sopir angkutan kota (angkot) apabila layanan Transjabodetabek D21 masuk hingga Terminal Kota Depok.
Andra Soni untuk rencana perluasan MRT, sedangkan untuk bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum dilakukan.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved