Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok menghabiskan dana sebesar Rp100 miliar untuk penanganan pendemi covid-19, baik sisi kesehatan dan sosial.
"Anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp100 miiar diambil dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2020 karena tidak dianggarkan di APBD," ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah dan Aset (BKD-A) Kota Depok Nina Suzana, Rabu (11/11).
Ia menjabarkan, anggaran itu telah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan penanganan covid-19 dari segi kesehatan dan sosial ekonomi.
Anggaran tersebut juga dipakai untuk program jaring pengaman sosial, kebutuhan pencegahan dan penanganan, termasuk peralatan dan perlengkapan kesehatan.
"Saat ini masih dilakukan refocusing anggaran untuk memenuhi kebutuhan tanggap darurat Covid-19 yang masih sangat besar kebutuhannya," ujar Nina.
Baca Juga: 30 Persen APBD Depok untuk Penanganan Covid-19
Hingga saat ini kasus covid-19 di Kota Depok belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Pemkot Depok sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga skala kecil. Kali ini, kebijakannya dengan menerapkan pola hidup sehat bersahabat dengan covid melalai penerapanm protokol kesehatan.
Data terbaru hingga Rabu (11/11), jumlah kasus positif terinfeksi covid-19 mencapai 7.915 pasien dan meninggal 244 pasien.
Begitu dengan orang tanpa gejala (OTG) mencapai 833 pasien, orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 256 pasien dan pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 112 pasien (OL-13)
Baca Juga: Pegawai Positif Covid-19, Kantor Wali Kota Depok Ditutup Sepekan
Melubernya sampah ke jalan tersebut terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Sebagian wilayah Condet, Jakarta sudah kebanjiran, Jumat (30/1).
Kondisi ini memaksa pengendara untuk ekstra waspada dan menurunkan kecepatan secara drastis guna menghindari kecelakaan.
Jarak struktur bangunan yang tidak terlalu menempel pada lereng menjadi faktor kunci minimnya dampak fatal.
Pemerintah Kota Depok turut mengeluarkan peringatan dini bagi warga, terutama bagi mereka yang bermukim di daerah dengan topografi perbukitan atau dekat aliran sungai.
Langkah ini diambil untuk menekan intensitas hujan di daratan dengan cara menebar garam di awan-awan hujan sebelum memasuki wilayah pemukiman padat.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved