Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta segera memanggil seluruh pihak terkait bencana longsor di Jagakarsa, termasuk pengembang. Sehingga, penyebab longsor dapat diketahui secara pasti.
"Rencananya Senin atau Selasa pekan depan, kita jadwalkan untuk pemanggilan pengembang, RT, RW, camat, lurah dan warga setempat. Ini untuk mengetahui dari berbagai sudut pandang," ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Nova Harivan Paloh saat dihubungi, Rabu (14/10).
Baca juga: Anies Perintahkan Investigasi Peristiwa Tanah Longsor di Jagakarsa
Pihaknya juga akan memanggil Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI. Tujuannya, mengetahui izin yang dipegang pengembang di lokasi tersebut. Mengingat, lahan perumahan berlokasi tepat di pinggir anak Kali Setu.
"Kita juga mau tahu izinnya seperti apa, plus peta sungainya," imbuh Nova.
Menurutnya, Pemprov DKI wajib menyediakan lahan kosong di tepi kali atau biasa disebut garis sempadan sungai. Garis itu wajib dikosongkan dan tidak boleh terisi bangunan. Sehingga, menjadi ruang terbuka hijau dan akses menuju kali.
Namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Tepi anak Kali Setu sudah dipenuhi dengan bangunan, baik kompleks perumahan maupun permukiman padat penduduk.
Baca juga: Waspadai La Nina, BMKG: Ada Ancaman Bencana Hidrometeorologi
"Kami juga ingin mengetahui sejauh mana pengawasan dan kepatuhan pengembang dan juga warga setempat. Harusnya ada pengawasan. Kalau lahan di pinggir kali turapnya seperti apa, itu ada ketentuannya," pungkasnya.
"Jika memang longsor ini disebabkan pengembang, ya mereka harus bertanggung jawab. Ada rumah yang rusak karena longsor. Juga nanti perbaikan turapnya. Jangan sampai anggaran pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dibuat swasta," tutup dia.(OL-11)
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
BMKG mengimbau kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah hingga akhir Januari 2026.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Efektivitas OMC telah teruji pada saat puncak hujan akhir pekan lalu.
Pendekatan represif dan pengamanan tidak lagi memadai mulai menjadi arus utama dalam kebijakan daerah.
Pelaksanaan OMC dilakukan secara terukur dengan merujuk pada data prakiraan cuaca terbaru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved