Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta segera memanggil seluruh pihak terkait bencana longsor di Jagakarsa, termasuk pengembang. Sehingga, penyebab longsor dapat diketahui secara pasti.
"Rencananya Senin atau Selasa pekan depan, kita jadwalkan untuk pemanggilan pengembang, RT, RW, camat, lurah dan warga setempat. Ini untuk mengetahui dari berbagai sudut pandang," ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Nova Harivan Paloh saat dihubungi, Rabu (14/10).
Baca juga: Anies Perintahkan Investigasi Peristiwa Tanah Longsor di Jagakarsa
Pihaknya juga akan memanggil Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI. Tujuannya, mengetahui izin yang dipegang pengembang di lokasi tersebut. Mengingat, lahan perumahan berlokasi tepat di pinggir anak Kali Setu.
"Kita juga mau tahu izinnya seperti apa, plus peta sungainya," imbuh Nova.
Menurutnya, Pemprov DKI wajib menyediakan lahan kosong di tepi kali atau biasa disebut garis sempadan sungai. Garis itu wajib dikosongkan dan tidak boleh terisi bangunan. Sehingga, menjadi ruang terbuka hijau dan akses menuju kali.
Namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Tepi anak Kali Setu sudah dipenuhi dengan bangunan, baik kompleks perumahan maupun permukiman padat penduduk.
Baca juga: Waspadai La Nina, BMKG: Ada Ancaman Bencana Hidrometeorologi
"Kami juga ingin mengetahui sejauh mana pengawasan dan kepatuhan pengembang dan juga warga setempat. Harusnya ada pengawasan. Kalau lahan di pinggir kali turapnya seperti apa, itu ada ketentuannya," pungkasnya.
"Jika memang longsor ini disebabkan pengembang, ya mereka harus bertanggung jawab. Ada rumah yang rusak karena longsor. Juga nanti perbaikan turapnya. Jangan sampai anggaran pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dibuat swasta," tutup dia.(OL-11)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segel tiga toko Tiffany & Co di Jakarta terkait dugaan penyelundupan dan praktik underinvoicing impor barang mewah.
EKOSISTEM olahraga di Jakarta disebut memiliki potensi untuk mendukung DKI sebagai salah satu destinasi sport tourism global. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
APUDSI adakan Rakernas & HUT ke-1 di Jakarta, fokus konsolidasi ekonomi desa, digitalisasi produk, dan penguatan ketahanan nasional.
Kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved