Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
DPRD DKI Jakarta segera memanggil seluruh pihak terkait bencana longsor di Jagakarsa, termasuk pengembang. Sehingga, penyebab longsor dapat diketahui secara pasti.
"Rencananya Senin atau Selasa pekan depan, kita jadwalkan untuk pemanggilan pengembang, RT, RW, camat, lurah dan warga setempat. Ini untuk mengetahui dari berbagai sudut pandang," ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Nova Harivan Paloh saat dihubungi, Rabu (14/10).
Baca juga: Anies Perintahkan Investigasi Peristiwa Tanah Longsor di Jagakarsa
Pihaknya juga akan memanggil Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI. Tujuannya, mengetahui izin yang dipegang pengembang di lokasi tersebut. Mengingat, lahan perumahan berlokasi tepat di pinggir anak Kali Setu.
"Kita juga mau tahu izinnya seperti apa, plus peta sungainya," imbuh Nova.
Menurutnya, Pemprov DKI wajib menyediakan lahan kosong di tepi kali atau biasa disebut garis sempadan sungai. Garis itu wajib dikosongkan dan tidak boleh terisi bangunan. Sehingga, menjadi ruang terbuka hijau dan akses menuju kali.
Namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Tepi anak Kali Setu sudah dipenuhi dengan bangunan, baik kompleks perumahan maupun permukiman padat penduduk.
Baca juga: Waspadai La Nina, BMKG: Ada Ancaman Bencana Hidrometeorologi
"Kami juga ingin mengetahui sejauh mana pengawasan dan kepatuhan pengembang dan juga warga setempat. Harusnya ada pengawasan. Kalau lahan di pinggir kali turapnya seperti apa, itu ada ketentuannya," pungkasnya.
"Jika memang longsor ini disebabkan pengembang, ya mereka harus bertanggung jawab. Ada rumah yang rusak karena longsor. Juga nanti perbaikan turapnya. Jangan sampai anggaran pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dibuat swasta," tutup dia.(OL-11)
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Kebijakan hanya akan berhasil jika diterjemahkan secara nyata di tingkat kota dan komunitas.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved