Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyebut saat kondisi kasus covid-19 di Ibu Kota di tahap cukup membahayakan. Lonjakan kasus covid-19 terjadi sepekan terakhir dengan hampir 40 ribu kasus.
Ia meminta Gubernur Anies Baswedan untuk tidak sembarangan mengeluarkan kebijakan yang berujung pada meningkatnya kasus covid-19.
"DKI sudah warning. Angkanya akan terus naik kalau kita tidak siap. Pak Gubernur harus lebih hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan," ujar Zita, Senin (31/8).
Menurut Politikus PAN itu, kesadaran masyarakat saat ini rendah terhadap protokol kesehatan. Hal ini disebabkan kurang tegasnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kebijakan yang memungkinkan adanya kerumunan.
Baca juga: DKI Buka Bioskop, Ahli: Sebaiknya Hanya di Zona Hijau
Lonjakan kasus covid-19, sebutnya, bisa diperparah dengan klaster baru covid-19 dari pariwisata atau long weekend. Hal ini dibuktikan dengan laporan Dinas Kesehatan yang menemukan 1.114 kasus baru per (30/8).
"Kalau dilihat laporannya, angka itu naik tepat di long weekend. Kesempatan liburan dan tempat hiburan tersedia, akhirnya semua keluar untuk berkumpul. Ini yang diwaspadai," pungkas Zita. (OL-14)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Anies pun turun mencoba ikut memanen kol bersama para petani
Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih adil dan adil makmur bagi semua, bukan untuk sebagian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved