Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho menilai rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang meminta sepeda agar diperbolehkan masuk jalan tol adalah rencana yang mustahil dan sulit diwujudkan.
Ditilik dari dasar hukumnya, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan bahwa dalam pasal 43 ayat 1 bahwa jalan tol diselenggarakan untuk:
- memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang
- meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi
- meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan
- meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.
Lalu pada pasal yang sama ayat 3 disebutkan pengguna jalan tol dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan untuk pengembalian investasi, pemeliharaaan, dan pengembangan jalan tol.
Baca juga: Anies Usul Jalur Sepeda di Jalan Tol, PDIP: Kebijakan Aneh
Alhasil, kalangan ini tidak masuk ke dalam peran dan fungsi jalan tol yang harus diakomodasi
"Kalau permintaan sepeda di lajur tol ini seperti 'gimmick' menarik simpati saja jadinya. Jelas-jelas UU tentang jalan membatasi pengguna tol itu siapa saja," kata Teguh, Kamis (27/8).
Menurutnya, meski Pemprov DKI meminta izin kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk hal itu, kementerian PUPR tidak dapat memberikan izin.
Pengecualian lalu lintas di jalan atau diskresi hanya boleh diberikan oleh Kakorlantas Polri sebagai bagian dari rekayasa lalu lintas.
Ia mencontohkan saat banjir besar melanda Jakarta pada Januari lalu, Polri membolehkan motor dan bus TransJakarta yang bukan bertrayek melalui tol akhirnya melintas di jalan tol karena mobilitas terhalang oleh tingginya air.
"Kementerian PUPR saja tidak punya kewenangan itu. Hanya Polri yang bisa kasih izin dengan diskresi. Diskresinya pun harus berdasar hal yang sangat penting seperti banjir," jelas Teguh.
Jika Pemprov DKI mau nekat, harus ada revisi UU No. 13 tahun 1980 tentang Jalan. "Kalau mau, ya ubah UU-nya," tandasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta meminta kepada Kementerian PUPR agar mengizinkan jalan tol Cawang-Tanjung Priok untuk bisa dilintasi oleh sepeda balap (road bike). Hal ini didasarkan pada meningkatnya pengguna sepeda di Ibu Kota. (OL-14)
LAHAN seluas sekitar 320.000 meter persegi milik Keraton Yogyakarta disewakan dengan skema jangka panjang untuk proyek jalan tol.
Diproyeksikan UMKM di Rest Area Heritage Banjaratma Km 260 B Tol Pejagan-Pemalang ini, dapat semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Ruas tol Kutepat yang juga merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) akan memangkas waktu tempuh dari Medan menuju Danau Toba yang semula enam jam menjadi hanya dua jam.
SELAMA dua hari libur panjang dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1447 H, yaitu hari Kamis (26/6) hingga Jumat (27/6), Jasamarga mencatat peningkatan volume lalu lintas (lalin)
Robert Rouw menilai keberadaan jalan tol di Riau, khususnya Tol Pekanbaru–Dumai dan Tol Pekanbaru–Bangkinang, telah membuka akses baru dan mempercepat mobilitas masyarakat maupun logistik.
Pihak HK terus berupaya memberikan pelayanan terbaik guna memastikan perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar bagi seluruh pengguna JTTS selama periode libur ini.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Jika PPP ingin kembali eksis, sudah sewajarnya harus membuka diri dengan merangkul semua pihak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved