KEMENTERIAN Hukum dan HAM dinilai belum mampu membereskan jaringan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan (rutan). Kasus seorang narapidana yang memproduksi ratusan pil ekstasi menjadi bukti kegagalan lembaga tersebut dalam melakukan pengawasan.
Kritikan itu dilontarkan Ketua Gerakan Nasional Antinarkotika (Granat) Henry Yosodiningrat, kemarin. Ia menilai ada semacam pembiaran terhadap gerak napi kasus narkotika. Meski sedang menjalani hukuman, napi itu justru tetap bisa menjalankan bisnis di balik jeruji besi.
“Saya melihat pihak Kemenkum dan HAM, khususnya Ditjen Pemasyarakatan, gagal melakukan pembenahan di dalam rutan dan LP. Saya berani mengatakan ada kerja sama antara oknum karena di dalam bisa kecolongan,” ujar Henry.
Ia mengingatkan jajaran Kemenkum dan HAM fokus memperbaiki berbagai kekurangan yang ada. Upaya itu penting dilakukan agar LP atau rutan terbebas dari jaringan bisnis narkotika. “Dari waktu ke waktu, semakin bertambah modus, kemudian penyimpangan itu sangat banyak,” ujar dia.
Secara terpisah, Kapolsek Sawah Besar Komisaris Eliantoro Jalmaf menjelaskan narapidana Rutan Salemba, Ami Utomo Putro, memproduksi ekstasi di ruang perawatan VVIP Rumah Sakit dr Abdul Radjak pada malam hari. Alat-alat produksi pembuatan ekstasi yang digunakannya disimpan di lemari di ruang perawatan agar terhindar dari pengawasan petugas.
Ami dibantu seorang kurir berinisial MW dalam memproduksi barang haram tersebut. Melalui MW pula, bahan baku dan alat produksi didapat. Selain itu, MW juga berperan memasarkan narkoba itu ke luar rutan.
Sejauh ini, terang Eliantoro, pihaknya baru memeriksa empat orang sipir yang bertugas menjaga Ami selama dirawat. “Nanti kita juga akan periksa sekuriti, perawat, dan dokter di rumah sakit itu,” pungkasnya. (Tri/Medcom/J-2)
