PDIP: Tongkat Estafet Ahok Harusnya Diteruskan Bukan Dilanggar

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Pantas Nainggolan menuding Gubernur Anies Baswedan tidak menjalankan tongkat estafet kebijakan yang pernah dibuat oleh mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hal ini berkaitan dengan pembangunan Kampung Akuarium di Penjaringan, Kota Tua yang sempat digusur Ahok. Namun, kawasan tersebut justru akan dibangun tempat hunian oleh Anies.

"Gubernur juga tahu kepemimpinan ini sebuah estafet. Jadi, tongkat estafet gubernur sebelumnya sudah diserahkan ke dia untuk diteruskan, kok dilanggar," kata Pantas, Jakarta, Kamis (20/8).

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan alasan Ahok menggusur tempat hunian tidak layak pada 2017 karena tanah di Kampung Akuarium milik pemerintah.

"Masa zaman Ahok itu kan tujuannya mengembalikan fungsi tata ruang (Kampung Akuarium) sebagai ruang terbuka hijau, sebagai bagian Kota Tua," sebut Pantas.

Baca juga: DPRD DKI Merasa Dilangkahi oleh Anies soal Kampung Akuarium

Terlebih, sampai saat ini peraturan daerah (perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi belum direvisi. Jadi, seharusnya Anies tidak boleh melanggar aturan yang ada.

"Tidak bisa sembarangan (diubah) karena siapa pun gubernurnya hanya tinggal melaksanakan sesuai aturan. Kawasan Akuarium sudah ada tata ruangnya. Ada aturannya," tegas Pantas.

DPRD, lanjutnya, merasa tercoreng karena tidak ada pembahasan dari Pemerintah Provinsi DKI soal pembangunan Kampung Akuarium itu.

Pantas mengaku memang saat ini, DPRD tengah mengendurkan rapat kerja di kantor karena terpapar covid-19.

"Momentum begini di mana otoritas ada di tangan gubernur. Janganlah dimanfaatkan untuk hal hal seperti ini. Kebijakan ini sama sekali belum dibicarakan dengan DPRD," tandasnya. (OL-14)