Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Polda Metro Jaya (PMJ) melarang adanya aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, pada Jumat (14/8). Pasalnya hari ini bertepatan dengan agenda sidang tahunan MPR 2020 dan adanya pidato kenegaraan dari Presiden RI Joko Widodo.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menegaskan bahwa tidak boleh ada demo di depan kantor DPR.
"Hari ini tidak boleh demo di depan kantor DPR ya. Tidak boleh sama sekali karena hari ini ada kegiatan pidato kenegaraan," ujar Yusri, Jumat (14/8).
Baca juga: Pidato Jokowi Diharap Pertegas Kebijakan Penanganan Covid-19
Namun, Yusri tak menampik bakal ada gelombang massa yang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR.
"Jumlahnya kecil kok tidak banyak," ungkapnya.
Jika ada gelombang masa menuju ke gedung DPR, Yusri mengatakan pihak kepolisian akan menghalau dan mengarahkan untuk berdemonstrasi di titik lain.
Diketahui, ada sebanyak 6.300 personel gabungan yang siap mengamankan agenda di gedung DPR hari ini. (OL-14)
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved