Fraksi NasDem Dorong Normalisasi Sungai Dilanjutkan

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem Nova Harivan Paloh mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyegerakan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai. Hal ini berkaitan dengan semakin dekatnya musim hujan yang jatuh pada Oktober atau November mendatang.

Pemprov DKI hanya memiliki waktu beberapa bulan untuk menuntaskan tahapan demi tahapan kebijakan pengendalian banjir tahun ini.

"Yang pertama ya normalisasi sungai. Harus segera. Itu harus jadi prioritas karena kan berkaitan dengan program pemerintah pusat juga. DKI yang membebaskan sungai, pemerintah pusat yang membangun turapnya lewat Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)," kata Nova, Rabu (12/8).

Normalisasi sungai juga diharapkan tetap menjadi prioritas tahun depan seiring dengan dana pinjaman dari BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kepada Pemprov DKI yang disetujui oleh pemerintah pusat sebesar Rp12,5 triliun. Tahun depan dana itu akan cair sebesar Rp4,5 triliun dan sisanya Rp8 triliun akan cair di 2022.

"Dana itu juga harus digunakan prioritasnya bagi normalisasi sungai untuk melanjutkan yang tahun ini dikerjakan. Jadi, titik mana yang belum dilakukan dan dipilih yang mana menjadi prioritas karena paling berdampak bagi warga itulah yang harus dikerjakan duluan," tuturnya.

Baca juga: PSBB Transisi Akan Kembali Diperpanjang

Saluran yang normal dan tidak tersumbat akan mengalirkan tumpahan air hujan segera ke sungai maupun waduk. Sungai dan waduk yang telah dinormalisasi akan mampu menampung air maksimal agar tidak membanjiri permukiman warga.

"Saya rasa kalau pengurasan saluran meski tidak ada dana kan tetap bisa dilakukan. Yang terpenting ada skala prioritas," tegasnya.

Selain itu, Nova juga mengingatkan agar Pemprov DKI memerhatikan pompa-pompa agar bisa berfungsi maksimal saat nanti musim hujan tiba.

"Juga ada perbaikan rumah pompa. Kan pada banjir Januari yang lalu ada beberapa rumah pompa kita rusak terendam. Itu harus diperbaiki," kata anggota Komisi D itu. (OL-14)