Pergub Sanksi Progresif Digodok, PPP Harusnya Dari Dulu

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasbiallah Ilyas menyebut langkah Pemprov DKI Jakarta menyiapkan peraturan gubernur untuk mengatur sanksi denda progresif bagi pelanggar berulang aturan PSBB Transisi, sudah terlambat.

"Sanksi progresif ini harusnya dari dulu. Dari sejak PSBB Transisi diputuskan, Pemprov DKI sudah antisipasi terkait pelanggaran berulang dengan diberikan sanksi progresif. Kenapa baru sekarang," kata Hasbi saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (11/8).

Pemprov DKI Jakarta pun disebut lambat merespons dinamika yang terjadi di lapangan dari mulai lemahnya penegakkan sanksi dan efek jera dari sanksi tersebut rendah hingga membuat kasus covid-19 di Jakarta terus meningkat.

"Tren kasus meningkat terus ya seharusnya ini jadi pelajaran bagi Pemprov DKI. Sudah waktunya Pak Gubernur mengevaluasi para jajaran SKPD yang terkait dengan hal ini," tuturnya.

Ia menyebut, evaluasi ini sangat diperlukan karena Jakarta seperti tidak ada perbaikan dari hal penerapan protokol kesehatan.

"Maaf saja dari mulai Pak Gubernur melakukan PSBB Transisi itu di lapangan ya sama saja seperti tidak ada PSBB. Masyarakat yang pakai masker masih sedikit. Ini harus dievaluasi bukan hanya dari sisi masyarakatnya tapi juga dari sisi aparatnya," tegasnya.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari