Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan segera mengeluarkan produk hukum baru terkait denda progresif soal protokol kesehatan. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menyebut, aturan denda progresif itu tengah digodok di bagian Biro Hukum Pemprov DKI.
"Iya kita lihat saja nanti hasilnya karena kan lagi disusun," ungkap Arifin saat dihubungi, Jumat (7/8).
Ia juga menjelaskan, aturan yang bakal tertuang dalam peraturan gubernur (pergub) DKI itu ditujukan bagi warga yang kerap melanggar protokol kesehatan, baik kepada individu atau pihak perusahaan.
"Enggak semua org kena sanksi progresif, itu hanya berlaku kepada (pelanggar) yang mengulang kesahalannya," jelas Arifin.
Arifin enggan menjelaskan secara detail soal denda progresif tersebut. Namun yang pasti, sanksi berupa denda dan kerja sosial masih ada untuk diberikan kepada pelanggar yang berulang kali.
"Iya di pergub itu bakal atur, tunggu saja sedang pengurusan untuk itu," pungkasnya.
baca juga: NasDem Dukung Sanksi Progresif Pelanggar PSBB di Jakarta
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pihaknya akan memberlakukan sanksi progresif dalam perpanjangan masa PSBB transisi hingga 13 Agustus mendatang.
"Kami akan memberlakukan denda progresif kepada pelanggaran berulang atas kegiatan usaha yang sebelumnya pernah mendapatkan teguran," kata Anies dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Kamis (30/7). (OL-3)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
Program Mudik Gratis tahun ini melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi.
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Salah satu pedagang di sekitar lokasi, Rizal mengaku banjir telah merendam area lingkar luar Jakarta ini sejak Minggu (8/3).
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa ancaman menggunakan senjata tajam saat penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan reklame ilegal di Bekasi Utara
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh
Penindakan terhadap kendaraan over dimension over loading (ODOL) menjadi langkah krusial agar tidak ada lagi nyawa melayang akibat pelanggaran dimensi dan muatan berlebih.
Chelsea diminta memberikan tanggapan resmi paling lambat 19 September.
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved