Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan segera mengeluarkan produk hukum baru terkait denda progresif soal protokol kesehatan. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menyebut, aturan denda progresif itu tengah digodok di bagian Biro Hukum Pemprov DKI.
"Iya kita lihat saja nanti hasilnya karena kan lagi disusun," ungkap Arifin saat dihubungi, Jumat (7/8).
Ia juga menjelaskan, aturan yang bakal tertuang dalam peraturan gubernur (pergub) DKI itu ditujukan bagi warga yang kerap melanggar protokol kesehatan, baik kepada individu atau pihak perusahaan.
"Enggak semua org kena sanksi progresif, itu hanya berlaku kepada (pelanggar) yang mengulang kesahalannya," jelas Arifin.
Arifin enggan menjelaskan secara detail soal denda progresif tersebut. Namun yang pasti, sanksi berupa denda dan kerja sosial masih ada untuk diberikan kepada pelanggar yang berulang kali.
"Iya di pergub itu bakal atur, tunggu saja sedang pengurusan untuk itu," pungkasnya.
baca juga: NasDem Dukung Sanksi Progresif Pelanggar PSBB di Jakarta
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pihaknya akan memberlakukan sanksi progresif dalam perpanjangan masa PSBB transisi hingga 13 Agustus mendatang.
"Kami akan memberlakukan denda progresif kepada pelanggaran berulang atas kegiatan usaha yang sebelumnya pernah mendapatkan teguran," kata Anies dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Kamis (30/7). (OL-3)
Sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, dilaporkan putus sekolah.
Terdapat 602 unit pompa stasioner yang tersebar di 205 lokasi serta 573 unit pompa mobile di lima wilayah administrasi Jakarta.
OMC merupakan bentuk mitigasi proaktif dan antisipasi dari pemerintah daerah. Berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG terdapat potensi peningkatan curah hujan di pertengahan Agustus.
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merevitalisasi Taman Margasatwa Ragunan (TMR) mendapatkan dukungan positif dari kalangan legislator.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah
Seluruh tim pemenangan kedua paslon diingatkan untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran yang justru bisa berujung pada PSU.
Peraturan KPU memperumit lembaga pemantau untuk bisa melaporkan gugatan perkara
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 372 dugaan pelanggaran netralitas aparat sipil negara (ASN) di Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved