Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan segera mengeluarkan produk hukum baru terkait denda progresif soal protokol kesehatan. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menyebut, aturan denda progresif itu tengah digodok di bagian Biro Hukum Pemprov DKI.
"Iya kita lihat saja nanti hasilnya karena kan lagi disusun," ungkap Arifin saat dihubungi, Jumat (7/8).
Ia juga menjelaskan, aturan yang bakal tertuang dalam peraturan gubernur (pergub) DKI itu ditujukan bagi warga yang kerap melanggar protokol kesehatan, baik kepada individu atau pihak perusahaan.
"Enggak semua org kena sanksi progresif, itu hanya berlaku kepada (pelanggar) yang mengulang kesahalannya," jelas Arifin.
Arifin enggan menjelaskan secara detail soal denda progresif tersebut. Namun yang pasti, sanksi berupa denda dan kerja sosial masih ada untuk diberikan kepada pelanggar yang berulang kali.
"Iya di pergub itu bakal atur, tunggu saja sedang pengurusan untuk itu," pungkasnya.
baca juga: NasDem Dukung Sanksi Progresif Pelanggar PSBB di Jakarta
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pihaknya akan memberlakukan sanksi progresif dalam perpanjangan masa PSBB transisi hingga 13 Agustus mendatang.
"Kami akan memberlakukan denda progresif kepada pelanggaran berulang atas kegiatan usaha yang sebelumnya pernah mendapatkan teguran," kata Anies dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Kamis (30/7). (OL-3)
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh
Penindakan terhadap kendaraan over dimension over loading (ODOL) menjadi langkah krusial agar tidak ada lagi nyawa melayang akibat pelanggaran dimensi dan muatan berlebih.
Chelsea diminta memberikan tanggapan resmi paling lambat 19 September.
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved