Indeks Demokrasi (IDI) tahun 2019 untuk Provinsi DKI Jakarta mendapatkan skor yang tertinggi se-Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI.
Namun, di penilaian indikator produk peraturan daerah (perda) yang dihasilkan berdasarkan inisiatif DPRD pada aspek lembaga demokrasi justru mendapatkan nilai 0 dari BPS. Hal ini disebabkan pada 2019 hanya satu perda inisiatif DPRD yang mampu disahkan menjadi perda.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebut transisi periode DPRD DKI pada 2019 menjadi penyebab rendahnya produk legislasi yang dihasilkan.
Baca juga: Indeks Demokrasi Jakarta Tertinggi, Ini PR Dari BPS
"Pastinya di situ ada transisi periode dari periode 2014-2019 ke anggota DRPD periode 2019-2024. Ada kekosongan beberapa bulan yang terjadi sehingga produk legislasinya rendah," kata Pantas Nainggolan, anggota DPRD DKI dari fraksi PDIP, Kamis (6/8).
Menurutnya, meski DPRD DKI yang terpilih dilantik segera setelah hasil Pemilu ditetapkan (26 Agustus 2019), tapi alat kelengkapan dewan (AKD) tidak langsung terbentuk.
AKD yang terdiri dari ketua, wakil ketua, komisi, fraksi hingga badan-badan yang ada di DPRD baru terbentuk secara keseluruhan pada September 2019.
Dari situlah, Pantas sebagai ketua berupaya untuk menjembatani rancangan perda-perda pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2019 yang masih bisa dilakukan pembahasan.
"Upayanya ya raperda yang masuk Prolegda 2019 kita upayakan masuk ke Prolegda tahun ini. Makanya tahun ini yang masuk Prolegda itu kebanyakan utang Prolegda tahun lalu. Kita beresin utang kita sembari juga mengakomodasi usulan raperda baru," ujarnya. (OL-14)
