Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Indeks Demokrasi (IDI) tahun 2019 untuk Provinsi DKI Jakarta mendapatkan skor yang tertinggi se-Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI.
Namun, di penilaian indikator produk peraturan daerah (perda) yang dihasilkan berdasarkan inisiatif DPRD pada aspek lembaga demokrasi justru mendapatkan nilai 0 dari BPS. Hal ini disebabkan pada 2019 hanya satu perda inisiatif DPRD yang mampu disahkan menjadi perda.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebut transisi periode DPRD DKI pada 2019 menjadi penyebab rendahnya produk legislasi yang dihasilkan.
Baca juga: Indeks Demokrasi Jakarta Tertinggi, Ini PR Dari BPS
"Pastinya di situ ada transisi periode dari periode 2014-2019 ke anggota DRPD periode 2019-2024. Ada kekosongan beberapa bulan yang terjadi sehingga produk legislasinya rendah," kata Pantas Nainggolan, anggota DPRD DKI dari fraksi PDIP, Kamis (6/8).
Menurutnya, meski DPRD DKI yang terpilih dilantik segera setelah hasil Pemilu ditetapkan (26 Agustus 2019), tapi alat kelengkapan dewan (AKD) tidak langsung terbentuk.
AKD yang terdiri dari ketua, wakil ketua, komisi, fraksi hingga badan-badan yang ada di DPRD baru terbentuk secara keseluruhan pada September 2019.
Dari situlah, Pantas sebagai ketua berupaya untuk menjembatani rancangan perda-perda pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2019 yang masih bisa dilakukan pembahasan.
"Upayanya ya raperda yang masuk Prolegda 2019 kita upayakan masuk ke Prolegda tahun ini. Makanya tahun ini yang masuk Prolegda itu kebanyakan utang Prolegda tahun lalu. Kita beresin utang kita sembari juga mengakomodasi usulan raperda baru," ujarnya. (OL-14)
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei angkatan kerja nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja mencapai 142 juta per Februari 2024.
Pojok Statistik Unpar merupakan implementasi dari kerja sama yang sudah dijalin Unpar bersama BPS Jabar
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Peningkatan angka harapan hidup, harapan sekolah, dan lama sekolah membutuhkan upaya yang konsisten, persisten, sinergi, dan kolaborasi seluruh elemen bangsa
PEKAN lalu, secara tidak sengaja mendengar percakapan ibu saya dengan adiknya terkait harga jual padi yang mengalami peningkatan.
MEMASUKI usia ke-79 setelah merdeka, ada banyak tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia.
Industri farmasi dan alat kesehatan di Tanah Air sampai saat ini masih mengalami ketergantungan pada negara lain, mulai dari bahan baku hingga teknologi.
PENYUSUNAN pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR diragukan bakal rampung sebelum pelantikan presiden-wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.
Sebagai pendukung pemerintah Partai NasDem ingin mengawal program-program pemerintah salah satunya bidang infrastruktur.
DALAM menentukan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI, Fraksi Partai NasDem tidak ingin ada pembedaan kelompok partai pemerintah dan nonpemerintah.
Dalam keanggotaan DPR periode 2019-2024 PPP mengisi kursi tiga wakil ketua komisi dan satu wakil ketua badan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved