Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
DPR RI telah menetapkan pimpinan dan anggota alat kelengkapan dewan (AKD), baik komisi dan badan. Salah satu badan yang kini dimiliki DPR adalah Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang baru terbentuk di periode ini.
"Kita sudah menetapkan pimpinan AKD untuk komisi dan badan-badan di DPR. Termasuk Badan Aspirasi Masyarakat yang dibentuk guna memaksimalkan peran DPR dalam menampung aspirasi rakyat," ujar Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Rabu (23/10).
Adapun badan-badan yang telah ditetapkan DPR ada Badan Musyawarah (Bamus) terdiri 58 anggota, Badan Legislasi (Baleg) memiliki 90 Anggota, Badan Anggaran (Banggar) 105 anggota, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) 19 anggota, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) berjumlah 45 anggota, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) 17 anggota, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) berjumlah 25 anggota, lalu anggota panitia khusus (Pansus) berjumlah 30 orang, dan Badan Aspirasi Masyarakat ada 19 anggota.
Dengan adanya BAM, Cucun berharap DPR dapat semakin maksimal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat.
"Lewat BAM, kita akan menampung semua aspirasi masyarakat sehingga harapan-harapan rakyat bisa tersalurkan dengan optimal lewat DPR yang merupakan penyambung suara rakyat," ungkap Legislator dari dapil Jawa Barat II ini.
Adapun tugas Badan Aspirasi Masyarakat DPR ialah menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung, menghimpun dan menelaah terhadap aspirasi masyarakat, menyampaikan hasil penelaahan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti, dan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD.
BAM juga bertugas melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait, serta menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan meaningfull participation pada setiap tahapan pembahasan RUU. Nantinya BAM ini akan menampung seluruh aspirasi masyarakat, kemudian akan disalurkan kepada komisi serta stakeholder tekait.
Sementara untuk komisi, DPR pada Selasa (22/10) kemarin telah menetapkan anggota dan pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI. Hari ini DPR akan melanjutkan rapat untuk penetapan komposisi anggota dan pimpinan 2 komisi baru yakni Komisi XII dan XIII.
"Kita sudah menetapkan pimpinan-pimpinan AKD, untuk komisi I sampai dengan XI kemarin, dan hari ini akan dilanjutkan untuk penetapan komisi XII dan XIII," jelas Cucun.
Cucun pun mengatakan, setelah penetapan pimpinan dan anggota dari AKD, maka anggota dewan sudah dapat bekerja aktif menjalankan tugas dan kewajiban sesuai kewenangan lembaga legislatif.
"Dengan terbentuknya AKD ini, artinya DPR sudah akan aktif bekerja dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan," terangnya.
Berikut daftar pimpinan Badan di DPR:
Badan Anggaran
Ketua: Said Abdullah (F-PDIP)
Wakil Ketua:
Muhidin Mohamad Said (F-Golkar)
Wihadi Wiyanto (F-Gerindra)
Syarif Abdullah Alkadrie (F-Nasdem)
Jazilul Fawaid (F-PKB)
Badan Legislasi
Ketua: Bob Hasan (F-Gerindra)
Wakil ketua:
Sturman Panjaitan (F-PDIP)
Ahmad Doli Kurnia (F-Golkar)
Martin Manurung (F-Nasdem)
Iman Sukri (F-PKB)
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
Ketua : Andreas Eddy Susetyo (F-PDIP)
Wakil Ketua :
Andi Achmad Dara (F-Golkar)
Endipat Wijaya (F-Gerindra)
Idris Salim Aljufri (F-PKS)
Herman Khaeron (F-Demokrat)
Badan Aspirasi Masyarakat
Ketua : Netty Prasetiyani (F-PKS)
Wakil Ketua:
Adian napitupulu (F-PDIP)
Agun Gunandjar Sudarsa (F-Golkar)
Taufiq R Abdullah (F-PKB)
Cellica Nurrachadiana (F-Demokrat)
Mahkamah Kehormatan Dewan
Ketua: Nazarudin Dek Gam (F-PAN)
Wakil Ketua:
TB. Hasanudin (F-PDIP)
Agung Widyantoro (F-Golkar)
R.H. Imron Amin (F-Gerindra)
Habib Aboe Bakar Alhabsyi (F-PKS)
Badan Urusan Rumah Tangga
Ketua: Rizki Aulia Rahman Natakusumah (F-Demokrat)
Wakil Ketua:
Indah Kurnia (F-PDIP)
Ilham Pangestu (F-Golkar)
Novita Wijayanti (F-Gerindra)
Desy Ratnasari (F-PAN)
Badan Kerjasama Antar Parlemen
Ketua: Mardani Ali Sera (F-PKS)
Wakil Ketua:
Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP)
Ravindra Airlangga (F-Golkar)
Muhammad Husein Fadlulloh (F-Gerindra)
Bramantyo Suwondo (F-Demokrat) (Ykb/I-2)
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved