Senin 03 Agustus 2020, 22:29 WIB

Komisi B DPRD: Di Era Anies Kebijakan Semakin Tertutup

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Komisi B DPRD: Di Era Anies Kebijakan Semakin Tertutup

Antara
Massa Gerakan Nasional Tolak Reklamasi berorasi di depan Balai Kota Jakarta, Selasa, (21/7/2020).

 

POLITIKUS PDIP yang juga anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak berencana meminta penjelasan dari Pemprov DKI khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan PT Pembangunan Jaya Ancol terkait kebijakan reklamasi Ancol.

Gilbert menegaskan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab terkait rencana reklamasi di area Taman Impian Jaya Ancol tersebut. Hal-hal yang ingin disoroti misalnya saja, PT Pembangunan Jaya Ancol yang harus menyerahkan lahan seluas 5% dari total 155 hektare luas lahan yang akan direklamasi.

Baca juga: Pastikan Rencana Reklamasi Ancol, Ini Penjelasan PT PJA

Menurutnya, asal muasal kontribusi tambahan sebesar 5% lahan itu tidak ada karena tidak ada dalam peraturan daerah manapun. Selain itu, Pemprov DKI maupun PT Pembangunan Jaya Ancol juga harus membuka sejelas-jelasnya klausul kerja di era Mantan Gubernur Fauzi Bowo dan yang ada sekarang ini.

Sebab, reklamasi Ancol menurut Anies adalah pengembangan dan pemanfaatan lahan yang terbentuk akibat dari pembuangan lumpur hasil pengerukan sedimentasi sungai dan waduk yang disetujui oleh Fauzi Bowo atau Foke pada 2009.

"Iya kita kan harus dikasih tahu jelas 5% itu dasarnya dari mana? Kenapa 5%? Lalu apa bedanya perjanjian di era Foke dan dengan sekarang. Masih banyak pertanyaan yang tidak dijawab oleh Pemprov DKI. Kebijakan ini semuanya dibuat diam-diam tahu-tahu sudah jadi. Padahal kan seharusnya mereka terbuka," ujar Gilbert saat dihubungi Media Indonesia, Senin (3/8).

Ia pun tersinggung karena Anies mengeluarkan kebijakan yang begitu tiba-tiba terkait reklamasi Ancol dengan tanpa dasar hukum yang lebih kuat selevel perda yang menjadi induk hukumnya. Bisa dikatakan, Anies telah melompati DPRD terkait hal ini.

"Kita semuanya tersinggung. Ini harusnya dibahas bersama-sama dengan DPRD sebagai wakil rakyat. Karena apa, nantinya reklamasi itu kan memakai dana dari PT Pembangunan Jaya Ancol yang merupakan BUMD DKI. BUMD DKI adalah milik publik DKI. Mereka harus tahu dan clear juga soal ini. DKI harus terbuka," imbuh Gilbert.

Baca juga: Reklamasi Ancol, Anak Buah Anies Jamin Minimkan Risiko Banjir DKI

Gilbert pun menegaskan akan bersuara lantang meminta reklamasi dibatalkan bila Pemprov DKI dan PT Pembangunan Jaya Ancol tidak segera membuka terang terkait rencana ini.

"Saya sudah mengirimi surat ke Pemprov DKI untuk meminta penjelasan. Karena minggu ini Gedung DPRD harus tutup, mudah-mudahan minggu depan ada penjelasannya," tegasnya. (Put/A-3)

Baca Juga

Ilustrasi

Polri Tangkap 19 Penyelundup 62,9 Kg Sabu Jaringan Myanmar 

👤Rahmatul Fajri 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 21:17 WIB
Krisno menjelaskan para tersangka menyelundupkan sabu dengan cara membungkusnya dengan teh hijau. Polisi menduga paket sabu itu diproduksi...
MI/Andri Widiyanto

Kapasitas Angkutan Umum DKI Boleh 100%, Namun KRL Tetap 32%

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 19:58 WIB
KAI Commuter masih menerapkan pembatasan kapasitas 32% untuk KRL Jabodetabek dan KRL Yogyakarta-Solo. Serta, menerapkan penyekatan di...
ANTARA FOTO/Reno Esnir

Ragunan Mulai Dibuka untuk Umum Sabtu 23 Oktober 2021

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 19:37 WIB
Pengelola mewajibkan pengunjung yang berkunjung di kebun binatang tersebut mendaftar secara daring (online) satu hari sebelum...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menolakkan Ancaman Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah perlu memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem diterima rumah tangga miskin ekstrem yang ada di wilayah prioritas.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya